Senin, 14 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Sabtu, 05 Okt 2019, 13:00:08 WIB, 5 View Tim Redaksi, Kategori : News
Tokoh Bangsa Tagih Komitmen Antikorupsi Jokowi - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Puluhan tokoh bangsa yang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu kembali berkumpul kemarin (4/10). Mereka mendorong presiden memberikan kejelasan terkait nasib Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para tokoh bangsa juga mengecam pihak-pihak yang seolah mengancam bakal melengserkan Jokowi jika mengeluarkan perppu.



Secara tertulis, para tokoh tersebut menyatakan tiga sikap. Pertama, mendorong presiden menerbitkan perppu sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Kedua, mengingatkan elite politik agar tidak mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan publik. Ketiga, mengecam pihak-pihak yang dengan jelas melemahkan KPK melalui revisi UU itu.

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki termasuk salah seorang tokoh yang kemarin hadir. Dia mempertanyakan pernyataan elite politik tentang impeachment atau pemakzulan. Bahwa Jokowi akan dimakzulkan jika mengeluarkan perppu tersebut. ”Konstitusi mana yang mau dipakai (untuk impeachment, Red)? Itu kan hak presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara,” tegas Ruki. Menurut dia, DPR hanya punya dua pilihan, yakni menerima atau menolak perppu.

Ruki menandaskan, tidak ada konsekuensi hukum bagi presiden jika menerbitkan perppu. Baik itu hukum pidana maupun hukum tata usaha negara. Dia mengingatkan bahwa sistem yang berlaku di Indonesia saat ini adalah presidensial. Bukan parlementer. Karena itu, mandat terbesar dari rakyat diberikan kepada presiden.

Saat bertemu dengan presiden pada 26 September lalu, Ruki telah menjelaskan hasil pengamatannya terhadap revisi UU tersebut. Terbukti, banyak hal yang menunjukkan minimnya pertimbangan teori hukum. Di antaranya soal umur minimal pimpinan KPK. Ruki menganggap hal itu sebagai kecerobohan fatal yang juga bisa berpengaruh pada periode yang akan datang. Salah seorang pimpinan terpilih berusia 45 tahun. Otomatis dia akan gugur jika UU tersebut mulai berlaku.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan, perppu tetap bisa dikeluarkan jika presiden menghendaki. Memang saat ini sudah ada pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pengajuan itu belum bisa diproses MK selama UU belum ditandatangani presiden atau berlaku setelah 30 hari pengesahan.

Karena itu, menurut Bivitri, sebenarnya ada pilihan bagi presiden untuk menerbitkan perppu. Menandatangani sekarang, lalu mengeluarkan perppu atau menunggu 17 Oktober 2019. Menunggu hingga 30 hari juga bisa dianggap sebagai sinyal baik karena ada cukup banyak waktu untuk menyusun perppu. Namun, Bivitri menegaskan bahwa rakyat butuh kepastian. ”Nyatakan saja dulu, ’Ya, saya akan keluarkan perppu’,” tuturnya kemarin.

Di sisi lain, mantan peneliti LIPI Mochtar Pabottingi menilai parpol seharusnya tidak mengintimidasi Jokowi. Rakyat juga diminta tidak termakan narasi-narasi impeachment yang disampaikan elite partai. Mochtar memperkirakan, jika saat ini presiden langsung mengeluarkan perppu, partai bisa berbalik posisi dan kembali mengekor pada Jokowi.

Sementara itu, menanggapi desakan para tokoh nasional dan mahasiswa tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengatakan, presiden sudah mendengarnya. ”Sekali lagi presiden mendengarkan semuanya,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.

Namun, apakah tuntutan itu akan dipenuhi, Moeldoko mengungkapkan, presiden tidak bisa terburu-buru. Sebab, ada juga suara partai politik dan masyarakat lain yang berbeda. Karena itu, atas berbagai masukan tersebut, presiden perlu menimbangnimbang. ”Ya, semua nanti dikalkulasi,” imbuhnya.

Moeldoko mengakui, persoalan Perppu KPK tidak mudah bagi presiden. Sebab, posisi presiden dilematis. Di satu sisi, banyak elemen masyarakat yang menginginkan perppu. Namun, partai politik dan sebagian masyarakat lainnya justru mendukung revisi UU KPK. ”Seperti simalakama, tidak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu?” ucapnya. Apa pun pilihan yang diambil nanti, Moeldoko memastikan tidak bakal memuaskan semua pihak.

Lantas bagaimana dengan tenggat 14 Oktober yang disampaikan mahasiswa? Mantan panglima TNI itu menyatakan, pemerintah masih mempertimbangkan semua masukan. Namun, Moeldoko berharap semua kalangan bisa berpikir jernih.

”Jangan pakai bahasa ’pokoknya’ lah. Kita itu memikirkan negara. Semua harus dipikirkan. Semua harus didengarkan,” tuturnya.

DPR Bersikukuh Minta ke MK

Anggota DPRD saat mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat Paripurna DPR ketika itu dengan Agenda Penetapan Pimpinan DPR. Soal UU KPK, DPR lebih mendorong ke MK, bukan Presiden Jokowi  melahirkan Perppu. (Dery Ridwansah/ gudangberitaviral.com)

Pada bagian lain, anggota Fraksi PKS DPR Nasir Djamil mengatakan, Jokowi seharusnya berkomitmen dengan apa yang sudah disampaikan. Presiden sudah membahas UU KPK dan menyetujuinya. ”Kalau tiba-tiba mengeluarkan perppu, tentu Jokowi dianggap melanggar komitmen oleh teman-teman di DPR,” ucap dia kepada Jawa Pos kemarin (4/10). Lebih baik, kata Nasir, Jokowi mempersilakan para tokoh untuk menempuh judicial review (JR) ke MK. Jokowi bisa mengundang perguruan tinggi, mahasiswa, dan tokoh untuk mengajukan uji materi ke MK. ”Itu lebih kesatria, lebih bermartabat,” terang politikus asal Aceh tersebut.

Menurut dia, JR merupakan cara konstitusional. Cara itu akan menyelamatkan wajah semua pihak. Baik presiden, DPR, maupun masyarakat. Apa pun yang akan diputuskan, ada risikonya. Namun, Jokowi bisa memilih risiko yang paling kecil, yaitu meminta para tokoh dan pihak yang tidak sepakat dengan UU KPK untuk menempuh jalur hukum di MK.

Jika Jokowi tetap memaksakan diri mengeluarkan perppu, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa saja terjadi. Yaitu, impeachment, pemakzulan. DPR mempunyai hak untuk itu. ”DPR juga punya hak angket dan hak lainnya. Artinya, apa yang disampaikan Pak Surya Paloh bisa saja terjadi,” tegas dia. Nasir mengatakan, UU KPK sudah disahkan. Biarlah para hakim MK yang menilai. JR merupakan cara yang lebih konstitusional daripada mendorong Jokowi menerbitkan perppu.

Terima 390 Aduan Korban Kekerasan Polisi

Selepas aksi penolakan UU KPK, sejumlah lembaga bantuan hukum membuka pos pengaduan. Tim advokasi untuk demokrasi kemarin memaparkan laporan pengaduan masyarakat terkait tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aksi Reformasi Dikorupsi di Jakarta dan sejumlah daerah. Hingga Kamis (3/10), total pengaduan yang diterima sebanyak 390. Mayoritas melaporkan kasus yang dialami mahasiswa (201 aduan).

Anggota tim advokasi Rivanlee menyebutkan, pengaduan paling banyak adalah tindakan penganiayaan dan penangkapan yang diduga dilakukan aparat saat aksi 24 hingga 30 September. Tindakan represif tersebut tentu menyalahi aturan tentang pedoman pengendalian massa.

Ari Pramoeditya, anggota tim advokasi lainnya, menambahkan bahwa tindakan aparat dalam pengendalian massa bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012. Dalam aturan itu, anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan upaya kontraproduktif saat mengawal pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Misalnya, mengejar pelaku, membalas melempar batu, dan menangkap dengan kasar (menganiaya atau memukul). Aturan itu juga menegaskan bahwa aparat tidak boleh menghalangi, men-sweeping, menggembosi, dan menangkap sebelum aksi terjadi. ”Yang terjadi di lapangan justru aparat melakukan tindakan eksesif,” tegas aktivis Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) itu.

Tim advokasi meminta pemerintah segera mencabut RUU kontroversial yang menjadi biang keresahan masyarakat dan pemantik terjadinya aksi massa besar-besaran di sejumlah daerah. Mereka juga meminta lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Kompolnas lebih proaktif menjalankan tanggung jawabnya terhadap peristiwa kelam itu.

Tim yang terdiri atas sejumlah lembaga non pemerintah itu juga meminta Polri melakukan evaluasi dan audit atas perilaku anggotanya di lapangan. ”Mereka (Polri) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara etik maupun pidana atas penanganan aksi massa,” tutur Afif, anggota tim advokasi yang lain.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Semarak di Puncak Hari Jadi Ke-74 Jawa Timur - Gudang Berita Viral Semarak di Puncak Hari Jadi Ke-74 Jawa Timur
Senin, 14 Okt 2019, 12:00:06 WIB, Dibaca : 1 Kali
Condong ke Street Style, Intip Fashion Item Bergaya JPop di Comic Con - Gudang Berita Viral Condong ke Street Style, Intip Fashion Item Bergaya JPop di Comic Con
Senin, 14 Okt 2019, 12:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Presiden Diminta Terbitkan Perppu - Gudang Berita Viral UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Presiden Diminta Terbitkan Perppu
Senin, 14 Okt 2019, 12:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print