Rabu, 18 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 05 Sep 2019, 14:00:07 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
Seluruh Fraksi Sepakat, Revisi UU KPK Selesai Dalam 3 Pekan - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Badan Legislasi DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bisa selesai dalam tiga pekan. Hal ini menyusul telah disepakatinya revisi UU KPK dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/8).

Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno bertekad mempercepat pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis pada 30 September mendatang. Dia meyakini, revisi UU ini bisa selesai dalam waktu singkat karena seluruh fraksi sudah satu suara.



“Ada tekad untuk menyelesaikan masa sidang ini,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Sebab dalam rapat paripurna, kata Hendrawan, seluruh fraksi telah bertekad untuk menyelesaikan revisi UU KPK. Sikap optimisnya ini muncul karena DPR sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah.

“Nanti kita lihat (sikap pemerintah). Sebenarnya revisi ini sudah disepakati DPR dan pemerintah makanya masuk Prolegnas,” ucap Hendrawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, mengklaim revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap hukum.

Salah satu poin yang bakal direvisi adalah terkait surat penghentian penyidikan perkara atau SP3. Sebab, KPK tidak mengenal SP3 karena tidak ada dalam UU KPK. Politikus Gerindra ini menyebut, sebagai negara hukum sepantasnya diberikan kepastian hukum kepada warga negara.

“Dalam negara hukum harus ada SP3 karena ini bicara tentang kepastian hukum. Kalau ada pesan ini melemahkan kan dalam negara hukum harus ada kepastian hukum, kecuali Indonesia UU kita tidak bicara tentang negara hukum,” ucap Desmond.

Poin lain yang akan direvisi adalah terkait penambahan fungsi dewan pengawas untuk KPK. Serta, aturan terkait melakukan penyadapan. Izin penyadapan ini harus diminta kepada dewan pengawas.

Menurutnya, dalam revisi dewan pengawas dan penasihat KPK akan lebih konkret. Fungsi itu belum ada saat ini. Terkait siapa yang akan menunjuk nanti akan didebatkan kembali.

“Pertanyaannya hari ini ada pengawas KPK enggak di sana, penasihat dan pengawas itu akan kita konkretkan akan kita clear,” pungkasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Tiga Wasiat Rasulullah untuk Kita  - Gudang Berita Viral Tiga Wasiat Rasulullah untuk Kita
Rabu, 18 Sep 2019, 07:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini  - Gudang Berita Viral Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Rabu, 18 Sep 2019, 07:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Harga Emas Naik Harapkan Kabar Baik dari Fed  - Gudang Berita Viral Harga Emas Naik Harapkan Kabar Baik dari Fed
Rabu, 18 Sep 2019, 07:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print