Senin, 16 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Selasa, 03 Sep 2019, 11:00:07 WIB, 7 View Tim Redaksi, Kategori : News
Seleksi Capim KPK Masih Sisakan Kandidat Bermasalah - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat akan masa depan kinerja KPK belum bisa terkikis. Sebab, sepuluh calon pimpinan (capim) KPK hasil penjaringan tahap akhir oleh panitia seleksi (pansel) masih menyertakan nama-nama yang diduga bermasalah dan disorot publik.

Kemarin (2/9) Pansel Capim KPK menyerahkan sepuluh nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (lihat grafis). Bola selanjutnya berada di tangan presiden sebelum mengirimkan nama-nama capim ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).



“Secara umum, kinerja pansel cukup lumayan meski tidak memuaskan karena masih menyisakan beberapa orang yang mengandung masalah,” ujar Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar.

Firli Bahuri, misalnya. Sebagai capim berlatar belakang anggota Polri, Firli bukan orang baru di KPK. Dia pernah diberi mandat sebagai deputi penindakan di lembaga antirasuah itu. Namun, dia ditarik Korps Bhayangkara dengan bayang-bayang kasus dugaan pelanggaran etik yang belum tuntas.

Dua nama lain, Johanis Tanak dan Roby Arya Brata, menjadi sorotan setelah menjalani wawancara terbuka. Mereka sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang operasi tangkap tangan (OTT) serta penindakan korupsi di kepolisian maupun kejaksaan.

Menurut Erwin, nama-nama bermasalah seharusnya tidak lolos sampai presiden. Selain itu, kata dia, ada nama-nama lain yang juga cukup mengejutkan. Misalnya, Nawawi Pomolango dan Sigit Danang Joyo. “Mengejutkan dalam artian cenderung negatif,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dua nama itu sangat jarang terdengar berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. “Tiba-tiba lolos pada tahap akhir,” ujarnya. Bahkan, keduanya bisa menyisihkan nama-nama lain, termasuk pimpinan KPK saat ini yang juga mengikuti seleksi, Laode M. Syarif dan Basaria Panjaitan.

Sebagai pegiat antikorupsi yang concern mengawal isu-isu KPK, Erwin sangat berharap presiden tidak memilih nama-nama bermasalah untuk dikirim ke DPR.

Tidak Ada Koreksi

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengakui bahwa seluruh capim yang diseleksi memiliki catatan. “Kami pelajari dan pertimbangkan dari berbagai aspek. Inilah hasilnya,” katanya setelah bertemu presiden.

Menurut Yenti, presiden menerima sepuluh nama itu dengan tangan terbuka. “Nggak ada koreksi-koreksian,” tegasnya. Meski, presiden menyatakan mengikuti betul seluruh proses seleksi oleh pansel sejak awal. Termasuk dinamika-dinamika yang muncul selama seleksi.

Disinggung mengenai penolakan oleh wadah pegawai KPK, sontak raut wajah Yenti berubah. Dia tampak kurang senang mendapat pertanyaan tersebut. Berbeda dengan saat sesi tanya jawab. “Kapan sih dia (wadah pegawai KPK, Red) pernah menerima yang dipikirkan pansel?” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memilih untuk mengapresiasi kinerja pansel. “Karena saya lihat kerja keras panjang dalam menyeleksi sejak awal sampai hari ini (kemarin, Red),” ungkapnya saat menerima anggota pansel di Istana Merdeka.

Hanya, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini merupakan era keterbukaan. Dia meminta masukan-masukan dari masyarakat maupun sejumlah tokoh bisa dijadikan catatan-catatan dalam mengoreksi pekerjaan pansel.

“Kita tidak harus tergesa-gesa. Yang penting buat saya, apa yang nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang layak dipilih DPR,” tegasnya.

Dukungan Publik

Hingga penentuan sepuluh nama oleh pansel kemarin, dorongan agar presiden tidak sembarangan memilih capim KPK terus mengalir. Menjelang pansel bertemu presiden, puluhan guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi menyampaikan surat kepada presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Mereka menekankan agar capim KPK yang dipilih benar-benar tidak punya catatan rekam jejak buruk.

Kepada Jawa Pos, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo memaparkan latar belakang penyampaian surat kepada presiden. “Untuk memastikan bahwa keputusan presiden nanti terhadap calon (pimpinan KPK) yang masuk ada dua pertimbangan,” jelasnya.

Pertimbangan tersebut adalah integritas dan rekam jejak (track record). Menurut dia, itu penting lantaran lima pimpinan KPK ke depan punya tantangan berat.

Hariadi mengungkapkan, pencegahan dan penindakan korupsi menjadi pekerjaan besar yang harus dilaksanakan pimpinan KPK berikutnya. Khususnya di daerah. Juga, yang berhubungan dengan sumber daya alam. “Kami ingin pastikan bahwa yang terpilih itu berdasarkan kriteria tadi,” katanya.

Sebelumnya, banyak pegiat antikorupsi yang menyatakan sikap secara terbuka. Sejumlah tokoh seperti Sinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif ikut hadir di gedung Merah Putih KPK untuk menyampaikan pandangan. Dukungan untuk lembaga antirasuah juga muncul dari PP Muhammadiyah dan PB NU. Seluruhnya sepakat bahwa KPK harus dipimpin orang yang berintegritas.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku senang lantaran banyak pihak peduli kepada institusi yang saat ini dipimpinnya. “Jadi, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu sepuluh nama yang diajukan presiden kepada DPR secara resmi,” ujarnya.

Sementara itu, Wadah Pegawai (WP) KPK kembali menyuarakan penolakan terhadap capim bermasalah. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan, Kamis (29/8) pihaknya membikin petisi. Mereka tidak ingin KPK dipimpin figur yang punya rekam jejak buruk. “Sampai hari ini telah sekitar seribu pegawai menandatangani petisi ini dari sekitar 1.500 pegawai KPK,” tegasnya.

Dengan petisi tersebut dan dukungan dari berbagai pihak, Yudi yakin Presiden Jokowi tidak akan berdiam diri menyaksikan upaya pelemahan KPK.

Tanggapan Capim

Capim KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa dirinya sudah siap menjalani tahap berikutnya dalam seleksi capim KPK. Artinya, bila DPR memercayakan salah satu posisi pimpinan kepadanya, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Sebaliknya, bila DPR memutuskan tidak meloloskan dirinya, Lili pun menilai bukan masalah. “(Saya) masih bisa bekerja di tempat lain yang berhubungan dengan peningkatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum,” katanya.

Lili merupakan mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Maka, visi dia tidak terlalu jauh dari bidang tersebut. “Bagaimana pentingnya penegakan hukum berjalan, tapi saksi itu dalam keadaan aman,” tambahnya. Juga kerja sama berbagai instansi untuk menaikkan peringkat indeks prestasi korupsi Indonesia.

Calon lainnya, Nawawi Pomolango, menyatakan nothing to lose dengan pencalonan tersebut. Hanya, dia yakin dengan latar belakangnya sebagai hakim yang concern di perkara-perkara tipikor. Ada sejumlah kejadian praperadilan di mana KPK kalah. Dia berharap, bila lolos sebagai pimpinan KPK, kekalahan di praperadilan bisa diminimalkan dengan pengalamannya sebagai hakim.

Terkait kritik dari publik, menurut Nawawi, itu merupakan bukti bahwa publik punya kepedulian tinggi terhadap KPK. Para capim juga harus siap dinilai apa pun oleh publik. “Itu bisa menjadi lecutan bagi kami,” tambahnya.

Senada, Luthfi Jayadi Kurniawan menilai kritik sebagai konsekuensi sistem demokrasi. “Saya pribadi terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Dan itu menjadi bagian dari kontrol masyarakat,” terangnya kemarin. Sebab, publik punya ekspektasi tinggi terhadap KPK.

Sementara itu, Roby Arya Brata menjelaskan, pernyataannya yang kontroversial terkait kewenangan lembaga antirasuah merupakan terobosan. Menurut dia, KPK tidak perlu lagi diberi kewenangan menangani kasus korupsi di kepolisian maupun kejaksaan. “Karena itu sumber permasalahan,” kata dia tadi malam.

Menurut Roby, konflik di antara penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan non kepolisian bersumber dari kewenangan tersebut. Pun demikian konflik yang kerap terjadi antara KPK dan Polri seperti cicak vs buaya. “Sumbernya adalah kekeliruan Undang-Undang (UU) KPK,” imbuhnya. Untuk itu, jika terpilih sebagai pimpinan KPK, dia akan mengubah UU KPK.

Hingga tadi malam, nama capim lainnya belum bisa dimintai tanggapan. Misalnya Firli Bahuri, Alexander Marwata, I Nyoman Wara, Sigit Danang Joyo, dan Johanis Tanak.

Unsur Jaksa dan Polisi

Sementara itu, DPR tidak mempersoalkan keberadaan polisi dan jaksa dalam daftar sepuluh capim KPK yang diserahkan ke presiden. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyampaikan, hal tersebut adalah fenomena biasa. Sebagai institusi penegak hukum, tutur dia, KPK mesti diisi sosok yang berpengalaman di bidang penegakan hukum. “Malah menjadi aneh kalau lembaga penegak hukum tidak ada sosok yang mengerti hukum,” kata Nasir.

Pihaknya sepakat jika ada unsur polisi dan jaksa di dalam tubuh KPK. Saat ini, ujar dia, sebagian besar tenaga penyidik KPK berasal dari Korps Bhayangkara. Sedangkan penuntutnya juga berasal dari Korps Adhyaksa. “Jadi, ini lumrah saja,” imbuhnya.

Nasir setuju dengan hasil capim KPK. Bahwa sepuluh sosok yang diserahkan ke presiden adalah kombinasi dari latar belakang sipil dan unsur penegak hukum. “Kalau sipil semua justru bahaya. Senjata di tangannya bisa ditembakkan ke mana-mana,” tutur politikus PKS itu.

Bagaimana dengan sorotan publik atas integritas beberapa capim? Menurut Nasir, itu akan dikonfirmasi langsung Komisi III DPR dalam proses fit and proper test. Anggota DPR siap menelusuri rekam jejak capim yang bersangkutan. “Itu pasti akan menjadi catatan bagi kami. Akan kami telusuri,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa menambahkan, pansel capim KPK merupakan bentukan Presiden Jokowi. Dia menduga, sepuluh nama yang dihasilkan pansel sudah didiskusikan dengan Jokowi.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK - Gudang Berita Viral 2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK
Senin, 16 Sep 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
DPR Bacakan Capim KPK Terpilih dan Pansus Pemindahan Ibu Kota - Gudang Berita Viral DPR Bacakan Capim KPK Terpilih dan Pansus Pemindahan Ibu Kota
Senin, 16 Sep 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru - Gudang Berita Viral KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru
Senin, 16 Sep 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print