Senin, 16 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Selasa, 03 Sep 2019, 08:00:06 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
Segera Disahkan, RUU KUHP Masih Sisakan Pasal Kontroversial - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) segera disahkan. DPR memasang target pembahasan tuntas pada 24 September. Meski demikian, regulasi yang diproyeksi menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda itu masih menyisakan sejumlah pasal kontroversial.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak menampik kondisi tersebut. Dia mengatakan, sangat wajar muncul banyak kritik soal pembahasan RUU KUHP. Sebab, itu bagian dari dinamika yang sudah berlangsung lama. “Kita tidak mungkin lepas dari kritik publik,” kata Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (2/9).



Namun, KUHP versi Indonesia tetap sangat dibutuhkan untuk mengakhiri KUHP warisan kolonial Belanda. Pembaruan KUHP pun merupakan proses panjang sejak 1963. Artinya, kajian tersebut telah berlangsung selama 56 tahun.

”KUHP versi Indonesia ini kita dedikasikan sebagai kado HUT ke-74 kemerdekaan republik ini,” paparnya.

Jika dalam praktiknya publik tidak puas, imbuh dia, masyarakat bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui mekanisme tersebut, publik dapat melakukan gugatan pasal per pasal.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menambahkan, target DPR untuk mengesahkan RUU KUHP sejalan dengan permintaan pemerintah. RUU KUHP sebaiknya disahkan di DPR periode sekarang. ”Semangat DPR dan pemerintah sudah sama dalam konteks menghapus produk hukum kolonial menjadi hukum nasional,” ucap Desmond.

Terkait sejumlah poin yang menjadi kontroversi, itu bagian dari koreksi DPR. Salah satunya terkait hukuman koruptor yang diturunkan menjadi minimal dua tahun penjara. Padahal dalam KUHP lama, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi minimal empat tahun penjara.

Pasal penghinaan terhadap presiden juga menjadi catatan DPR. Sejauh ini, pasal tersebut, lanjut Desmond, belum mencapai kesepakatan dengan tim pemerintah. Legislator menilai pasal itu tidak perlu dihidupkan dalam KUHP. Namun, pandangan berbeda dikemukakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). ”Jangan seolah-olah presiden adalah dewa yang harus dilindungi. Hak berbicara masyarakat sipil juga harus diperhatikan,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Sementara itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai RUU KUHP punya banyak catatan. Salah satunya berpotensi mengkriminalisasi media massa atau pers. Itu seiring dihidupkannya tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) pada pasal 281. Pihak yang melakukan tindak pidana itu diancam pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Potensi kriminalisasi pers itu terlihat pada pasal 281 huruf C. Pasal itu berbunyi: secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

”Kami melihat pasal ini berpotensi mengkriminalisasi pers atau publik yang memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja peradilan,” papar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah kemarin.

Pihaknya pun mendesak agar pasal tersebut dihapus dalam RUU KUHP. Menurut Liza, rumusan pasal itu berpotensi menjadi pasal karet yang bisa menjerat siapa pun. Terutama pers. Sebab, tidak jelas apakah perbuatan tidak mematuhi perintah pengadilan atau sikap kritis terhadap kinerja pengadilan dapat dipidana. ”Pasal ini jelas mengancam reformasi peradilan dan demokrasi yang sudah lama kita perjuangkan,” tegas perempuan berkerudung itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery menampik kekhawatiran tersebut. Dia menjamin RUU KUHP tidak akan melemahkan kerja pers. Disampaikan, kebebasan pers adalah kebebasan rakyat dalam negara demokrasi seperti Indonesia. ”Tidak boleh ada pihak yang menghalangi kebebasan pers. Termasuk produk undang-undang,” tegas politikus PDIP itu.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK - Gudang Berita Viral 2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK
Senin, 16 Sep 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
DPR Bacakan Capim KPK Terpilih dan Pansus Pemindahan Ibu Kota - Gudang Berita Viral DPR Bacakan Capim KPK Terpilih dan Pansus Pemindahan Ibu Kota
Senin, 16 Sep 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru - Gudang Berita Viral KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru
Senin, 16 Sep 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print