Rabu, 18 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Minggu, 08 Sep 2019, 13:00:06 WIB, 1 View Tim Redaksi, Kategori : News
Samad dan Ruki Sama-sama Kemukakan Argumen soal Usulan Revisi UU KPK - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai penolakan. Selain berpotensi melemahkan, poin-poin usulan perubahan undang-undang justru tidak sesuai dengan kondisi lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, lembaga yang pernah dipimpinnya itu tidak antikritik. Hanya, tidak berarti revisi UU harus dilakukan sekarang. Sebab, menurut dia, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masih relevan hingga saat ini.



“Bisa merevisi kalau itu dirasa tidak aktual lagi. Tapi, kalau bicara konteks kekinian, saya rasa ini masih relevan dan sangat tepat,” ungkap dia dalam sebuah diskusi tentang polemik revisi UU KPK di Jakarta kemarin (7/9).

Poin-poin revisi, menurut Samad, sebenarnya bisa terpatahkan dengan kondisi KPK saat ini. Usulan dewan pengawas, misalnya. DPR memasukkan usulan pembentukan dewan pengawas dengan harapan kerja KPK bisa terkontrol. Sebab, menurut DPR, budaya kerja di KPK disebut penuh kecurigaan antara satu direktorat dan direktorat lain. “Konon, KPK punya budaya kerja yang jelek. Saya bantah,” tegasnya.

Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Justru, lanjut dia, budaya kerja di KPK saat ini sudah ideal. Berbeda dengan instansi lain yang linier dengan eksekutif. Ketua bisa diawasi penyidik-penyidik yang ada di bawahnya. Sistemnya juga lebih demokratis.

Budaya kerjanya juga ketat dan dipagari kode etik yang kuat. Salah satunya soal pegawai tidak boleh masuk ke tempat hiburan kecuali untuk bertugas. “Ini menunjukkan komitmen KPK sendiri sudah kuat, bahkan tanpa adanya dewan pengawas,” katanya. Sistem yang dibangun, lanjut dia, dirancang agar SDM di dalamnya tidak bisa melanggar.

Lebih lanjut, Samad menjelaskan, pimpinan yang diduga melanggar juga bakal langsung ditindak secara internal. Prosesnya terbuka. “Apanya yang nggak bisa diawasi? Ada nggak ketua KPK disidang kode etik tidak disiarkan ke 250 juta rakyat Indonesia?” tegasnya.

Hal itu diperkuat dengan argumen dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Fungsi pengawasan terhadap KPK seharusnya sudah cukup dilakukan Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Samad sepakat dengan pernyataan soal lembaga tidak boleh terlalu kuat atau diperlemah. “Tidak boleh ada dikotomi ekstrem di mana revisi serta-merta dianggap melemahkan. Tetapi, kalau (revisi) tidak terlalu dibutuhkan, boleh dikatakan ini mengandung unsur pelemahan,” ucapnya.

Sementara itu, DPR menyatakan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan revisi UU KPK. Mereka menargetkan, selama tiga pekan di akhir masa jabatan DPR 2014-2019, seluruh masukan bisa dirangkum sebagai pertimbangan revisi.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, pihaknya tidak akan memutuskan sendiri revisi UU tersebut. Terlebih dengan adanya gelombang penolakan yang deras dari publik.

Revisi UU KPK, versi Arteria, tidak semata-mata inisiatif DPR. Poin-poin yang sejauh ini dipermasalahkan sebenarnya permintaan KPK. Mulai kewenangan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) hingga pembentukan dewan pengawas. Dia menegaskan mendukung revisi untuk penguatan KPK. “Semua yang diinginkan sudah secara prosedural,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Berdasar catatan DPR yang disampaikan Arteria, usulan tersebut masuk pada November 2015. Namun, anggota Fraksi PDIP itu menyebutkan bahwa pembahasan tidak dilakukan secara gamblang dan tersurat. “Secara tersurat tidak gamblang, tapi secara tersirat sudah kelihatan,” katanya.

 

Saat itu KPK dipimpin

Eks Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. (Dery Ridwansah/gudangberitaviral.com)

yang menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua KPK. Dia ditunjuk untuk menggantikan Abraham Samad yang tengah menghadapi masalah.

Menurut Arteria, DPR sudah beberapa kali menanyakan ke KPK terkait poin-poin apa saja yang ingin dipertegas dalam revisi UU. Namun, tidak pernah ada tindak lanjut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan, revisi UU harus dipandang sebagai penyeimbang. Tidak sekadar menguatkan KPK, tetapi juga mengontrol agar KPK tidak sewenang-wenang. “Kita harus berada di tengah. Tidak termasuk golongan yang melemahkan atau menguatkan KPK,” terangnya.

Nasir memastikan bahwa pembahasan tidak akan selesai dalam waktu tiga minggu saja. Dia menepis adanya upaya untuk ngebut dengan merampungkan revisi sebelum masa tugas DPR periode saat ini berakhir. Jika pembahasan revisi dipaksakan, kata dia, UU rentan dibatalkan jika ada gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). “Nanti revisi ini dilanjutkan oleh periode berikutnya, tanpa harus mengulang dari prolegnas dan sebagainya,” ungkapnya.

Dalam forum yang sama, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pada masa kepemimpinannya, usulan-usulan seperti SP3 dan dewan pengawasan tidak ada. Jika benar usulan muncul saat KPK dipimpin Plt, menurut dia, itu menunjukkan adanya pelanggaran SOP internal. Sebab, seharusnya Plt tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis, apalagi sampai meminta revisi UU. “Kalau benar, maka ini menyalahi. Plt melanggar juga,” ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ruki menampik tudingan soal permintaan revisi tersebut. Dia merujuk pernyataannya pada 2015. Surat yang ditandatangani lima pimpinan KPK saat itu, termasuk dia, bukan usulan kepada pemerintah untuk revisi UU. Melainkan, jawaban atas surat presiden yang meminta pendapat mengenai revisi. “Dalam surat jawaban tersebut, pimpinan KPK sepakat menolak adanya revisi,” tegas dia kemarin.

Bukannya revisi UU KPK, saat itu pimpinan mengusulkan adanya harmonisasi antara UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Tipikor. Ruki pun mengaku tidak pernah ada pembahasan antara DPR dan jajaran pimpinan di masanya soal masukan-masukan revisi UU. “Tidak ada tuh,” ucapnya.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil akan terus mengawal KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan, selama ini publik sudah cukup keras bersuara. Mulai saat seleksi calon pimpinan KPK hingga revisi UU KPK. “Narasi DPR mengatakan ingin menguatkan, tapi faktanya kontradiktif dengan tindakan-tindakan DPR selama ini. Kami masyarakat sulit percaya pada DPR,” jelasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Wujudkan Program Sejuta Rumah, Kadin Kerja Sama dengan Pemerintah - Gudang Berita Viral Wujudkan Program Sejuta Rumah, Kadin Kerja Sama dengan Pemerintah
Rabu, 18 Sep 2019, 16:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
Bertani, Bisnis Menjanjikan dengan Omzet 500 Juta per Bulan - Gudang Berita Viral Bertani, Bisnis Menjanjikan dengan Omzet 500 Juta per Bulan
Rabu, 18 Sep 2019, 16:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
Wujudkan Kota Layak Anak, Anies Diberi Penghargaan - Gudang Berita Viral Wujudkan Kota Layak Anak, Anies Diberi Penghargaan
Rabu, 18 Sep 2019, 16:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print