Kamis, 17 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Selasa, 01 Okt 2019, 21:00:07 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
RUU Keamanan Siber dan Kebebasan Sipil - Gudang Berita Viral

KATA  kata revisi undang-undang (UU) saat ini sangat melekat dengan telinga masyarakat Indonesia. Sesaat sebelumnya kita dihantam dengan polemik pengesahan revisi UU KPK. Begitu juga revisi KUHP yang sarat dengan masalah. Satu lagi yang tidak boleh luput adalah Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang juga ditemukan sarat dengan permasalahan.

Dalam rapat paripurna DPR awal Juli lalu, RUU KKS disetujui sebagai usulan peraturan inisiatif DPR. RUU itu bakal menggantikan RUU tentang Persandian yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015–2019. Pemerintah menyatakan bahwa RUU KKS ini akan menjadi solusi permasalahan keamanan siber nasional sehingga mampu mewujudkan kedaulatan siber nasional berkelas dunia. Gelombang penolakan atas RUU ini berasal dari koalisi masyarakat sipil. Setelah memunculkan pro dan kontra, RUU KKS akhirnya ditunda dari rencana pengesahan pada 30 September 2019.



Seberapa penting RUU KKS? Apa arah dan tujuan RUU KKS ini? Mengapa masyarakat sipil menolak? Apa yang perlu diketahui dari RUU tersebut?

Ada beberapa catatan yang dianggap kontroversial oleh koalisi masyarakat sipil terkait dengan RUU PKS ini. Pertama, RUU masih berfokus pada paradigma keamanan konvensional sehingga tidak mengarah langsung pada elemen penting dalam keamanan siber. Kedua, permasalahan kewenangan dan kelembagaan yang justru akan menimbulkan polemik karena adanya tumpang-tindih dengan lembaga yang telah menangani tata kelola di bidang siber, yaitu Kemenkominfo. Ketiga, potensi represi terhadap kebebasan berekspresi warga negara.

Insiden siber dalam RUU KKS didefinisikan sebagai ancaman siber yang mengakibatkan sistem elektronik siber tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Insiden siber menjadi hal yang sangat krusial dalam pengaturan RUU KKS dan keberlangsungan ekosistem digital Indonesia. Dalam pengaturan tentang insiden siber itu, RUU KKS tidak membedakan dengan jelas perihal keamanan siber di level pre-incident, incident, atau post-incident. Subjek pengaturan di ranah siber juga tidak jelas. Idealnya, subjek pengaturan harus mencakup individu, perangkat, dan sistem komputer serta jaringan siber.

Alternatifnya, terlepas dari belum adanya pengaturan nasional dalam isu keamanan siber ini, ketentuan pengaturan tentang keamanan siber dapat mengacu pada ISO 27032 tentang panduan dan manajemen untuk keamanan siber. Secara ringkas ISO 27032 ini memberikan panduan manajemen dan pengaturan tentang pre-incident, incident, atau post-incident siber. Lebih lanjut, pengaturan mengenai mitigasi risiko juga menimbulkan perdebatan karena merujuk ke standar yang ditentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bukan ke standar yang telah diakui secara internasional.

Cakupan itulah yang belum ada pada RUU KKS. Sehingga sangat penting untuk dipertimbangkan ulang dalam RUU KKS demi keberlanjutan ekosistem digital Indonesia. Jangan sampai ekosistem digital kita yang sedang berkembang justru akan mendapatkan kerugian atas ketidakjelasan pengaturan, baik mengenai individu, perangkat dan sistem komputer, maupun jaringan dalam ruang siber. Lebih jauh lagi, jangan bicara kedaulatan siber bila tidak ada pengaturan jelas mengenai individu, perangkat dan sistem komputer, serta jaringan dalam ruang siber.

Penunjukan BSSN sebagai otoritas utama dalam RUU KKS jelas akan tumpang-tindih dengan peran Kemenkominfo. Kemenkominfo merupakan otoritas yang diberi kewenangan oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam hal penyelenggaraan kegiatan transaksi elektronik, termasuk penanganan isu keamanan siber (dalam konteks ini adalah keamanan bertransaksi dalam sistem elektronik). Sekadar flashback, UU ITE juga punya banyak catatan mengenai fokus pengaturannya.

Kembali ke RUU KKS, BSSN yang diberi porsi kewenangan sangat besar justru akan menegasikan institusi-institusi yang sebelumnya memang telah mempunyai peran dalam hal penanganan keamanan (siber). Misalnya Kemenkominfo, Polri, Ditjen Imigrasi, Kejagung, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, bahkan BSSN sendiri melalui perpres pembentukannya dan institusi-institusi terkait. Poin yang seharusnya diperhatikan adalah bagaimana mengoordinasikan institusi-institusi terkait tersebut dalam hal pencegahan maupun penanganan keamanan siber. Jangan sampai pemberian wewenang yang besar justru akan menambah rantai birokrasi dalam isu keamanan siber. Toh, institusi yang ada sudah mempunyai prosedur standar dalam hal pencegahan dan penanganan insiden siber.

Ancaman Kebebasan Berekspresi

Catatan pemungkas tentang RUU KKS ini adalah adanya potensi yang luar biasa dalam melimitasi kebebasan warga negara di ranah siber. Mengutip koalisi masyarakat sipil yang menolak RUU KKS, pendekatan yang dipakai sangatlah ”state centric”. Contohnya adanya kewenangan BSSN yang luar biasa besar porsinya dalam kegiatan penapisan (skrining). Padahal, dalam UU ITE juga telah disebutkan adanya kewenangan penapisan oleh Kemenkominfo.

Penapisan ini meliputi penapisan konten dan aplikasi elektronik yang mempunyai kategori ”berbahaya”. Celakanya, tidak ada definisi tentang kata ”berbahaya” tersebut yang justru punya konsekuensi untuk ditafsirkan secara liar dan berlebihan oleh otoritas. Dapat dibayangkan ke depannya akan banyak kegiatan penapisan terhadap konten maupun aplikasi elektronik tanpa disertai dasar yang jelas.

Sekali lagi flashback dengan berbagai kasus pembatasan akses internet dalam kasus pasca pengumuman hasil pilpres dan kerusuhan Papua beberapa hari yang lalu. Belum lagi catatan dari SAFENet Indonesia soal adanya ratusan kasus yang melibatkan kegiatan penapisan sejak diundang-undangkannya UU ITE sampai detik ini di mana isu penapisan konten tersebut masih belum punya standar yang jelas. Dalam konteks hari ini, tentunya akan sangat kontras dengan iklim digital yang bakal dibangun pemerintah saat ini. Di satu sisi ingin mengembangkan ekonomi digital yang masif, tapi pengaturan yang sangat restriktif akan menjadi penghalangnya.

Cyber Governance

Sebagai penutup, merumuskan tata kelola siber (cyber governance) memang tidak mudah. Pembahasan RUU KKS ini sangatlah tergesa-gesa. Karena memang tidak fokus menjelaskan dengan baik pengaturan keamanan siber dengan pendekatan konvensional. Selain itu luput menjelaskan elemen-elemen pokok subjek pengaturan keamanan siber yang menyangkut individu, perangkat dan sistem komputer, serta jaringan dalam ruang siber.

Poin yang mengganggu dalam RUU KKS ini malah mengafirmasi peran dan wewenang luar biasa BSSN yang sebenarnya peran tersebut telah dilakukan institusi-institusi lain, institusi pemerintahan maupun industri. Ancaman terhadap penghormatan kebebasan sipil pun akan semakin mengemuka mengingat peran untuk penapisan konten dan aplikasi elektronik yang tidak jelas kriterianya. Ada baiknya pemerintah dan DPR menarik kembali RUU KKS dan memperbaiki beberapa poin yang dirasa krusial untuk kepentingan masyarakat lebih lanjut. (*)


*) Masitoh Indriani, Dosen hukum siber dan peneliti law, media and technology pada Center of Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Inilah Pemicu Kenaikan Harga Emas Berjangka  - Gudang Berita Viral Inilah Pemicu Kenaikan Harga Emas Berjangka
Kamis, 17 Okt 2019, 07:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Harga Minyak Mentah Bisa Naik 1%  - Gudang Berita Viral Harga Minyak Mentah Bisa Naik 1%
Kamis, 17 Okt 2019, 07:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Bos IWAPI Digadang-gadang Masuk Kabinet Jokowi  - Gudang Berita Viral Bos IWAPI Digadang-gadang Masuk Kabinet Jokowi
Kamis, 17 Okt 2019, 07:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print