Senin, 23 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 11 Sep 2019, 00:00:02 WIB, 4 View Tim Redaksi, Kategori : News
 Revisi UU KPK Penting untuk Benahi Kinerja KPK  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Jakarta - Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memang suatu kebutuhan. Karena menurut dia, KPK terkadang suka membuat aturan sendiri.

“KPK kadang-kadang ngawur sehingga perlu dong ada yang dibenahi, jangan KPK itu seperti lembaga tinggi negara. Ini perlu ada hal-hal yang diatur ulan supaya semua bisa dipertanggungjawabkan,” kata Huda saat dihubungi wartawan, Selasa (10/9/2019).

Huda melihat sejauh ini KPK merasa seperti lembaga tertinggi negara, menentukan segala sesuatu. Bahkan, kata dia, urusan menteri saja KPK pun ikut menentukan.



“Jadi, harus tetap ada yang dibenahi, cuma yang mana yang harus dibenahi. Bukan tidak mungkin masuk para kepentingan para mantan koruptor atau para calon koruptor dalam revisi ini,” ujarnya.

Huda menilai harus ada transparansi dalam melakukan pembahasan terhadap revisi UU KPK, jangan sampai ada yang menunggangi atau kepentingan koruptor untuk melakukan perlawanan balik.

Misal, kata dia, siapa konseptornya, apa target yang mau dirubah dalam revisi UU KPK, tentang hal apa, kenapa mesti dirubah dan seperti apa perubahannya. Sehingga, semua harus dijelaskan secara transparan pembahasannya.

“Ini kalau perubahan pembahasan secara diam-diam, kan menimbulkan prasangka. Makanya mesti transparan. Alasan bagi yang pro apa, alasan bagi kontra apa. Itu yang harus kita bicara di ruang publik,” jelas dia.

Ia menjelaskan KPK itu memiliki banyak kewenangan, maka perubahan terhadap poin UU KPK pun harus jelas. Misal, kata dia, pengawasan terhadap kewenangan KPK sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum itu tidak diperlukan perubahan.

“Karena, itu ada lembaganya didalam sistem peradilan pidana, namanya praperadilan. Tapi kalau pengawasan berkenaan dengan kewenangan koordinasi, kewenangan supervisi, kewenangan pengambilalihan, kewenangan pencegahan. Nah, itu perlu pengawasan,” katanya.

Selain itu, Huda menyoroti penyadapan yang dilakukan KPK. Menurut dia, penyadapan itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga pengawasannya melalui peradilan sistem pidana. Nah, masalah penyadapan itu bukan soal pengawasan tapi hukum acara.

“Hukum acaranya ada tidak tentang penyadapan ini? Enggak ada. Jadi disini perlu revisi UU KPK tentang hukum acara bagaimana menyadap,” katanya.

Karena, kata dia, KPK selalu berpedoman kepada KUHAP ketika menangkap dan menahan para koruptor. Akan tetapi, dalam hal penyadapan ini yang jadi pertanyaan hukum apa yang dipakai oleh KPK. Sebab, KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

“Jadi, urusan penyadapan ini perlu diatur ulang seperti apa sebaiknya hukum acaranya, supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak pernah bisa dipertanggungjawbakan akuntabilitas KPK menyadap, makanya bisa disalahgunakan,” jelas dia.

Selain itu, Huda menilai kewenangan KPK sekarang ini memang tidak berlebihan. Hanya saja, kata dia, KPK suka membuat hukum acara sendiri. Misalnya, terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT).

“Coba sekarang apa yang namanya OTT? Saya berani taruhan potong kuping kalau ada di dalam KUHAP. Enggak ada. Terus KPK pakai aturan apa dalam melakukan tangkap tangan? Dia bikin aturan sendiri, nah itu yang tidak benar. Itu bukan OTT, itu penjebakan atau entrupment namanya,” katanya. [adc]




Sumber: inilah.com

Tag: News



Polisi Amankan Mahasiswa Eksodus, Kapolda: Itu Mahasiswa Luar Papua - Gudang Berita Viral Polisi Amankan Mahasiswa Eksodus, Kapolda: Itu Mahasiswa Luar Papua
Senin, 23 Sep 2019, 18:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Cagar Alam Kersik Luway Terbakar, Petugas Minta Water Booming - Gudang Berita Viral Cagar Alam Kersik Luway Terbakar, Petugas Minta Water Booming
Senin, 23 Sep 2019, 18:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Disetujui Banggar, RUU APBN 2020 Siap Disahkan dalam Sidang Paripurna - Gudang Berita Viral Disetujui Banggar, RUU APBN 2020 Siap Disahkan dalam Sidang Paripurna
Senin, 23 Sep 2019, 18:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print