Senin, 23 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 05 Sep 2019, 15:00:08 WIB, 1 View Tim Redaksi, Kategori : News
Revisi UU KPK Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945 - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bahkan seluruh fraksi di DPR mempercepat penyelesaian UU KPK.

Langkah DPR merivisi UU KPK pun disesalkan oleh pakar hukum pidana Abdul Fikhar Hadjar. Sebab hal yang bergulir sejak lama tersebut kembali digaungkan suaranya. Dia menilai, parlemen menginginkan upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah.



“Ada rencana perubahan UU KPK, karena sejak rencana perubahan yang oleh masyarakat sipil ditenggrai sebagai upaya pelemahan tidak terdengar lagi. Namun kemudian tiba-tiba muncul lagi. Yang menjadi pertanyaan atas dasar kebutuhan apa rencana perubahan UU KPK ini digulirkan?,” kata Fikhar saat dihubungi gudangberitaviral.com, Kamis (5/9).

Yang menjadi fokus revisi UU KPK yakni menyangkut pada beberapa hal, antara lain terkait dengan penyadapan, keberadaan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), serta status kepegawaian KPK yang nantinya akan disebut PNS.

Melihat sejumlah poin yang menjadi fokus revisi, kata Fikhar, DPR mencoba melemahkan KPK. Dengan wacana dibentuknya Dewan Pengawas, nantinya KPK bakal meminta izin untuk melakukan penyadapan terkait suatu perkara yang tengah dikerjakan lembaga antirasuah.

“Kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas diatas komisioner. Penyadapan harus izin Dewan Pengawas, kemudian KPK diberi kewenangan menerbitkan SP3,” ucap Fikhar.

Akademisi dari Universitas Trisakti ini pun menegaskan, usulan perubahan UU KPK ini pun bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan. Sebab rencana revisi tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

“Rencana perubahan UU KPK bukan pengaturan lebih lanjut dari suatu ketentuan UUD 1945 dan perubahan UU KPK bukan perintah suatu UU untuk diatur dengan UU,” jelasnya.

Oleh karena itu, Fikhar memandang rencana perubahan UU KPK bukan untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena masyarakat telah menolak adanya revisi UU KPK. “Serta rencana perubahan UU KPK bukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.

Senada dengan Fikhar, peneliti pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai, revisi UU KPK belum diperlukan. Menurutnya, konsep pembentukan Dewan Pengawas tidak jelas dan dapat bertentangan dengan UU KPK.

Begitupun dengan kewenangan dewan pengawas dalam menyusun kode etik untuk pimpinan KPK. Miko menegaskan, sistem kontrol di internal KPK telah tercipta melalui pengambilan keputusan yang tidak didasari pada satu orang.

Miko juga mengkritik soal kewenangan SP3, KPK dinilai tidak perlu memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Selama ini, adanya tersangka atau terdakwa yang sakit keras dan meninggal memang menjadi alasan agar KPK memiliki ketentuan SP3.

“Saya kira tidak ada urgensinya mengingat conviction rate KPK masih cukup baik sejauh ini. Apabila ada tersangka atau terdakwa yang sakit keras atau meninggal, KPK bisa mengajukan tuntutan bebas ke pengadilan,” pungkas Miko.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Penderita ISPA di Daerah Terdampak Karhutla Terus Bertambah - Gudang Berita Viral Penderita ISPA di Daerah Terdampak Karhutla Terus Bertambah
Senin, 23 Sep 2019, 12:00:12 WIB, Dibaca : 1 Kali
Aneh Tapi Begitu Adanya, Pohon Kelapa di Tengah Jalan Setapak Baru - Gudang Berita Viral Aneh Tapi Begitu Adanya, Pohon Kelapa di Tengah Jalan Setapak Baru
Senin, 23 Sep 2019, 12:00:12 WIB, Dibaca : 1 Kali
Kemenhub Bangun Sarana Transportasi di Objek Superprioritas - Gudang Berita Viral Kemenhub Bangun Sarana Transportasi di Objek Superprioritas
Senin, 23 Sep 2019, 12:00:12 WIB, Dibaca : 1 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print