Minggu, 22 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 02 Sep 2019, 21:00:02 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
 Rekomendasi Pansus Pelindo Tunggu Tindakan Jokowi  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Jakarta - Rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II (Pansus Pelindo II) DPR-RI telah disetujui anggota DPR dalam Rapat Paripurna pada 25 Juli 2019.

Rekomendasi itu pun diserahkan DPR kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.  

Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai Presiden Jokowi wajib ambil tindakan atas rekomendasi yang telah diserahkan DPR.

"Presiden wajib melaksanakan rekomendasi tersebut dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu, semisal memecat pejabat yang terlibat dan lain-lain," katanya.



Begitu juga indikasi-indikasi pelanggaran sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Pansus Pelindo II bisa diproses sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Tentu saja bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada atau tidaknya rekomendasi DPR, bekerja berdasarkan bukti dan fakta hukum. Apakah nanti masuknya ke ranah pidana atau perdata, semua tergantung dari hasil proses penyelidikan yang dilakukan," ujarnya.

Senada dengan Fickar, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, menyebut permintaan DPR agar KPK menindaklanjuti proses hukum terhadap indikasi-indikasi kerugian negara yang terjadi di Pelindo II merupakan hal wajar dan bukan merupakan intervensi hukum.

Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selanjutnya tinggal bagaimana KPK melakukan penyelidikan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur perbuatan korupsi.

"Mengacu pada UU Tipikor, laporan audit investigasi BPK itu bisa menjadi satu dari empat aspek yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur korupsi atau tidak," kata Lais Abid.

Ketiga aspek lainnya, menurut Lais adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta penyalahgunaan wewenang.

Seperti diketahui, audit investigasi yang dilakikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian keuangan negara pada perpanjangan kontrak Hutchison di JICT sebesar USD306 juta atau ekuivalen Rp4,08 triliun dengan kurs Rp13.337 per dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil audit tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengoperasian PT JICT yang ditandatangani antara Hurchison dengan Pelindo II tanggal 5 Agustus 2014.

Pemeriksaan BPK itu sendiri merupakan tindak lanjut surat DPR nomor PW/02699/DPR RI/II/20l6 tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua BPK tentang pengajuan permintaan pemeriksaan investigatif hasil temuan Pansus Angket Pelindo II atas perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian JICT antara PT Pelindo II dan Hutchison. [ton/adc]




Sumber: inilah.com

Tag: News



Geliat Penyelamatan Bumi, Puluhan Kota Terancam Hilang - Gudang Berita Viral Geliat Penyelamatan Bumi, Puluhan Kota Terancam Hilang
Minggu, 22 Sep 2019, 14:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali
Layani Umrah dan Haji, Flynas Kini Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta - Gudang Berita Viral Layani Umrah dan Haji, Flynas Kini Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta
Minggu, 22 Sep 2019, 14:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali
Taneyan Lanjang - Gudang Berita Viral Taneyan Lanjang
Minggu, 22 Sep 2019, 14:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print