Rabu, 21 Agustus 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 12 Agu 2019, 12:00:12 WIB, 4 View Tim Redaksi, Kategori : News
Rekomendasi Kongres V PDIP: Ingin Hidupkan Lagi GBHN - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Kongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satunya ialah mendorong amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tujuannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.



Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, MPR sebagai lembaga permusyawaratan harus menetapkan haluan negara, yaitu berupa GBHN. Alasannya: agar laju pembangunan tidak berjalan sporadis. “Seakan-akan tidak ada direction (arahan, Red) dalam pemerintahan. Visi-misi apa yang harus dituju. Tanpa GBHN dalam jangka panjang, tidak mungkin,” kata Hasto kemarin (11/8).

Haluan tersebut harus diikuti seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut Hasto, dalam menjalankan agenda pemerintahan, presiden cenderung tidak digerakkan visi dan misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, arah pembangunan dan kebijakan juga berganti.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ gudangberitaviral.com)

Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, itu tidak berarti presiden dipilih lagi oleh MPR. PDIP setuju jika presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, basis legitimasinya menjadi lebih kuat. “Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung,” tuturnya.

Hasto menganalogikan pentingnya GBHN dengan kepemimpinan Tri Rismaharini. Sebagai wali kota Surabaya sepuluh tahun, Risma -sapaan Tri Rismaharini- dinilai berhasil mengembangkan konsep smart city dengan taman kota yang asri. Menurut Hasto, keberhasilan itu lebih disebabkan manajerial kepemimpinan Risma sebagai wali kota. “Tetapi, saat nanti Bu Risma tidak menjabat lagi, siapa yang menjamin Surabaya akan tetap asri? Nah, inilah pentingnya haluan itu,” tandasnya.

Di sisi lain, rencana PDIP yang ingin menghidupkan kembali GBHN mulai menuai pro dan kontra. Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat, penerapan GBHN tidak memiliki urgensi kuat untuk diberlakukan. Menurut dia, tidak ada jaminan GBHN bisa dijalankan atau dipatuhi. “Kalau presiden punya agenda dan kebijakan lain bagaimana nanti? Apakah presiden akan kena sanksi?” tanya dia.

Jika tidak ada sanksi pidana atau politik ke presiden, Refly pesimistis GBHN bisa dijalankan. Sebab, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pasti memiliki kebijakan sendiri untuk memenuhi janji politiknya. “Lalu urgensinya apa?” ujarnya.

Jika GBHN dihidupkan lagi, terang Refly, sudah otomatis MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan begitu, muncul kekhawatiran presiden akan menjadi lembaga bawahan MPR.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 The Fed Berpotensi Tak Turunkan Suku Bunga Lagi  - Gudang Berita Viral The Fed Berpotensi Tak Turunkan Suku Bunga Lagi
Rabu, 21 Agu 2019, 01:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Pemerintah Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian  - Gudang Berita Viral Pemerintah Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian
Rabu, 21 Agu 2019, 01:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Akhirnya Persija Menang Lagi  - Gudang Berita Viral Akhirnya Persija Menang Lagi
Rabu, 21 Agu 2019, 01:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print