Senin, 14 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 25 Sep 2019, 18:00:07 WIB, 5 View Tim Redaksi, Kategori : News
PPI Den Haag Angkat Suara, Ini 9 Tuntutannya Kepada Pemerintah dan DPR - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Den Haag, Belanda angkat suara terkait pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP. Mereka menyatakan 9 tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI, terkait upaya pengesahan sejumlah UU yang sedang berjalan.

Tuntutan pertama yakni mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) untuk mengoreksi substansi UU KPK. PPI menilai aturan baru tersebut melemahkan peran KPK dan mengancam independensinya.



“Serta mengkaji ulang pemilihan ketua KPK yang problematis,” ujar Ketua PPI Kota Den Haag, Yolanda Ryan Armindya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/9).

Selain itu, dia meminta agar RUU KUHP bukan hanya ditunda, tapi juga dibatalkan. PPI menilai RUU KUHP telah mencederai demokrasi Indonesia, dengan sejumlah pasal karetnya.

“Membatalkan RUU KUHP yang tidak menghargai martabat dan melanggar hak asasi manusia dan demokrasi bangsa Indonesia,” imbuh Yolanda.

UU lain yang juga disorot yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. PPI meminta RUU itu disahkan segera. Dengan mengutamakan perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual dan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada identitas gender apapun.

PPI juga mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi aktivis, dan membebaskan para aktivis yang ditangkap dari berbagai sektor dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Selanjutnya, PPI mendesak DPR untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan terkait usulan pasal yang bermasalah mengenai pengupahan, pengaturan hubungan kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pengurangan pesangon yang tidak berpihak pada kepentingan buruh.

Selain aspek RUU, PPI juga mendesak permasalahan krusial di Indonesia segera diselesaikan oleh pemerintah. Seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera.

“Mendesak pemerintah untuk menangani pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, mempidanakan korporasi pembakar hutan, dan mencabut perizinannya,” ucap Yolanda.

Permasalahan di Papua juga diminta PPI segera dituntaskan. Caranya dengan tetap memperhatikan holistik, inklusif, transparan, dan tanpa kekerasan yang berbasis SARA. Dengan demikian diharapkan situasi kondusif bisa terwujud di Papua.

“Menghimbau pemerintah untuk tidak membatasi akses internet yang melanggar kebebasan warga dalam memperoleh dan menyebarkan informasi Sebagai bagian dari kebebeasan berpendapat,” tegas Yolanda.

Terakhir, PPI mnghimbau pemerintah untuk bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat sipil. Serta mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok tertententu.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Prakiraan Cuaca Ibu kota Awal Pekan Ini  - Gudang Berita Viral Prakiraan Cuaca Ibu kota Awal Pekan Ini
Senin, 14 Okt 2019, 05:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Pemerintah Ajak Petani Garap Hilirisasi Kakao  - Gudang Berita Viral Pemerintah Ajak Petani Garap Hilirisasi Kakao
Senin, 14 Okt 2019, 05:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Kementan Pacu Pengendalian Blas Pakai Agens Hayati  - Gudang Berita Viral Kementan Pacu Pengendalian Blas Pakai Agens Hayati
Senin, 14 Okt 2019, 05:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print