Rabu, 18 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 29 Agu 2019, 13:00:11 WIB, 3 View Tim Redaksi, Kategori : News
Perusahaan Terdampak Lumpur Lapindo Diusulkan Dapat Ganti Rugi - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam waktu dekat akan mengusulkan pemberian ganti rugi pada 30 perusahaan yang berada dalam Peta Area Terdampak (PAT) Lumpur Lapindo. Usulan ini juga telah mendapatkan back-up penuh dari Komisi V DPR RI. Basuki rencananya akan bersurat pada Presiden Jokowi dan beberapa pihak lainnya untuk menjajaki kembali opsi untuk mengganti rugi terhadap 30 perusahaan tersebut.

Sebelumnya, pemerintah hanya menalangi ganti rugi untuk warga yang wajib dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Selama ini, ganti rugi hanya ditujukan untuk warga. Sementara, terdapat 30 perusahaan yang pabrik atau gudangnya juga tenggelam oleh lumpur yang tidak dikaver oleh dana talangan pemerintah.



Mekanisme ganti rugi belum diputuskan. Namun Basuki memberikan catatan ganti rugi untuk pengusaha dan warga tidak sama. Dalam perusahaan, ada equipment dan karyawan. “Nanti ribet asuransi atau apalah. Itu kami (pemerintah,Red) tidak mau terlibat. Ya ganti rugi tanah dan bangunannya saja lah,” kata Basuki.

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) mencatat, total nilai ganti rugi yang dibutuhkan untuk 30 perusahaan adalah sekitar Rp 701 miliar.

Kepala Bagian Tata Usaha PPLS Derry Setiamandala menyebutkan pemerintah tidak bisa serta merta intervensi dalam ganti rugi antara PT MLJ dan para perusahaan terdampak. Sebab, versi PT MLJ, 30 perusahaan tersebut tidak lagi punya hak untuk menuntut ganti rugi terhadap MLJ.
“Jadi mereka terikat perjanjian B to B. Ada satu klausul yang menyatakan mereka tidak lagi bisa menuntut MLJ” katanya.

Klausul tersebut menyebutkan bahwa PT MLJ akan membayar uang muka ganti rugi sebesar 20 persen, kemudian sisanya dibayar tahun berikutnya. Jika tidak lunas, maka uang tersebut tidak usah dikembalikan, kemudian sertifikat kepemilikan lahan dan aset jadi milik perusahaan tersebut.

“Jadi 30 perusahaan itu punya semacam hubungan bisnis dengan PT MLJ. Makanya tidak bisa kami talangi. Sementara untuk pengusaha yang di luar PAT, tidak dibedakan dengan warga. Perlakuannya sama. Sama-sama ditalangi pemerintah,” jelas Derry.

Derry mengatakan, PPLS juga terikat keputusan MK bahwa negara wajib hadir mengawasi agar PT MLJ melaksanakan kewajiban pembayarannya termasuk pada 30 perusahaan tersebut. Deryy berharap, DPR bisa membuka celah agar pemerintah bisa memberikan dana talangan agar ganti rugi bagi 30 perusahaan cepat terbayar.

“Kalau prinsip pak menteri (Basuki, Red) yang penting warga terbayar dulu, sudah 13 tahun soalnya. Soal nanti gimana PT MLJ bayar ke pemerintah urusan belakangan,” jelasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Hadapi Real Madrid, PSG Tanpa Trisula Maut  - Gudang Berita Viral Hadapi Real Madrid, PSG Tanpa Trisula Maut
Rabu, 18 Sep 2019, 02:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali
 PopSockets Rambah Bisnis Pegangan Minuman  - Gudang Berita Viral PopSockets Rambah Bisnis Pegangan Minuman
Rabu, 18 Sep 2019, 02:00:02 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Jokowi Serius Tanggulangi Karhutla di Riau  - Gudang Berita Viral Jokowi Serius Tanggulangi Karhutla di Riau
Rabu, 18 Sep 2019, 02:00:02 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print