Senin, 21 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Jumat, 04 Okt 2019, 14:00:08 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
Perppu KPK Dinilai jadi Langkah Tepat Selesaikan Keributan Politik - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Elemen masyarakat hingga kini masih mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini agar lembaga antirasuah tidak dilemahkan dengan revisi UU 30/2002 tentang KPK.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan, Perppu KPK menjadi langkah yang tepat dan cepat guna menghentikan keributan politik. Sebab, jika menunggu hasil judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) akan terlalu lama.



“Melihat kondisi bangsa saat ini sudah memenuhi syarat. Perppu KPK bisa menghentikan keributan politik. Pilihan JR (judicial review) ke MK tidak tepat karena akan memperpanjang masalah dan membutuhkan waktu yang lebih lama,” kata Feri saat dikonfirmasi, Jumat (4/10).

Feri menuturkan, jika Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK, maka upaya pelemahan terhadap kinerja KPK tidak terjadi. Karena Perppu dapat mencabut UU KPK hasil revisi dan kembali ke UU KPK yang lama.

Oleh karenanya, Feri pun meyakini DPR tidak akan menolak Perppu KPK yang nantinya diterbitkan Presiden Jokowi. Sebab bisa terjadi gelombang demonstrasi yang tinggi lagi.

“Jika menolak, DPR bisa jadi sasaran demo lagi dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Keributan politik pun tak selesai,” tukas Feri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

“Kita serahkan saja sepenuhnya pada presiden, karena presiden yang punya kewenangan untuk menerbitkan Perppu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (3/10).

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, padahal sejumlah elemen mahasiswa hingga tokoh masyarakat telah mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu. Namun, sebaliknya elite partai politik secara tegas enggan adanya penerbitan Perppu KPK.

“Karena kita juga mendengar penolakan Perppu dari para politisi, itu sepenuhnya tergantung pada presiden,” ucap Febri.

Berdasarkan kajian dari internal KPK dan masyarakat sipil, lanjut Febri, bahwa setidaknya ada 26 poin dalam revisi UU KPK yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Sebanyak 26 poin pelemahan tersebut telah disampaikan KPK kepada masyarakat.

“Bagi KPK sekarang sederhana saja, pertama kami sudah identifikasi kalau rancangan undang-undang ini nanti berlaku yang diketok beberapa waktu yang lalu ya, kalau itu berlaku maka setidaknya ada 26 poin yang bermasalah, atau berisiko bisa melemahkan KPK,” tandas Febri.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Tak Mau Terbelenggu, Adian Tolak Tawaran Menteri dari Jokowi - Gudang Berita Viral Tak Mau Terbelenggu, Adian Tolak Tawaran Menteri dari Jokowi
Senin, 21 Okt 2019, 11:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali
Pikul Tugas Berat, Kesehatan Calon Menteri Perlu Diperiksa - Gudang Berita Viral Pikul Tugas Berat, Kesehatan Calon Menteri Perlu Diperiksa
Senin, 21 Okt 2019, 11:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali
Brutal! Warga Lekok Tewas Dibacok Saat Ngopi, Tiga Pelakunya Dibekuk - Gudang Berita Viral Brutal! Warga Lekok Tewas Dibacok Saat Ngopi, Tiga Pelakunya Dibekuk
Senin, 21 Okt 2019, 11:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print