Kamis, 17 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Sabtu, 28 Sep 2019, 19:00:02 WIB, 3 View Tim Redaksi, Kategori : News
 Perppu KPK Bisa Dikeluarkan Jika Ada Kegentingan  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo membuka peluang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat desakan.

Pengamat politik dan hukum Sulthan Muhammad Yus menilai Perppu menurut konstitusi murni kewenangan legislasi yang dimiliki presiden tanpa melibatkan DPR dan pihak manapun. Tetapi tidak serta-merta presiden dapat mengeluarkan Perppu.

"Ada kriteria agar Perppu dapat dikeluarkan, yaitu Perppu bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat serta adanya kegentingan yang memaksa, terjadi kekosongan hukum, dan atau ada undang-undang tapi tidak cukup untuk mengatur kondisi yang sedang berjalan," kata Sulthan dalam keterangan yang diterima, Sabtu (28/9).



Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia ini melanjutkan, bernegara itu ada ketentuannya, ada sistemnya. Tidak bisa karena ada gejolak, lantas itu diasumsikan sebagai kegentingan yang memaksa sehingga Perppu bisa dikeluarkan begitu saja. Alasan subjektivitas presiden juga harus kuat dan memenuhi kriteria tersebut.

"Oleh karena itu, saya tidak melihat keharusan sama sekali bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu. Konstitusi kita telah mengatatur tentang mekanisme jika sebuah regulasi dianggap bermasalah. Ada legislatif review, ada eksekutif review juga ada judicial review," kata dia.

Sementara itu, lanjut Sulthan, UU KPK yang baru dilahirkan belum ada nomornya dan belum masuk dalam lembaran negara. Seharusnya semua pihak menunggu dahulu terbit, baru kemudian memberikan pertentangan lewat jalur yang diatur konstitusi.

"Beginilah idealnya cara kita dalam bernegara. Negara tidak boleh terjebak pada penggiringan opini bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan, dicoba dahulu KPK berjalan dengan UU baru, lalu disimpulkan," jelas dia.

Lebih lanjut kata Sulthan, pemaksaan pengeluaran Perppu karena desakan bisa jadi preseden buruk ke depan. Dia juga menganggap selama ini KPK dalam menangani perkara selalu mengatakan jika berkeberatan jangan bermain dengan opini. Ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Misalnya praperadilan, lalu jika merasa tidak bersalah silahkan buktikan di persidangan.

"Nah, ini di soal revisi UU KPK kok standar ganda. Pakai logika yang sama dong, tempur saja jalur konstitusional yang tersedia. Dan bagi saya, Perppu bukan salah satu dari jalur yang tersedia tersebut dalam masalah revisi UU KPK ini," jelas dia. [rok]




Sumber: inilah.com

Tag: News



 Tim Ekonomi Jokowi Jilid II Harus Bisa Cuci Piring  - Gudang Berita Viral Tim Ekonomi Jokowi Jilid II Harus Bisa Cuci Piring
Kamis, 17 Okt 2019, 05:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 LaLiga Minta El Clasico Jilid I Dipindah ke Madrid  - Gudang Berita Viral LaLiga Minta El Clasico Jilid I Dipindah ke Madrid
Kamis, 17 Okt 2019, 05:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Porsche 911 Generasi ke-8 Resmi Hadir di Indonesia  - Gudang Berita Viral Porsche 911 Generasi ke-8 Resmi Hadir di Indonesia
Kamis, 17 Okt 2019, 05:00:03 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print