Selasa, 15 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Sabtu, 05 Okt 2019, 16:00:09 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
Pemkot Surabaya Data Ulang Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Persoalan warga peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (KIS) kategori penerima bantuan iuran (PBI) tak akan dibiarkan berlarut-larut. Pemkot Surabaya ingin memastikan bahwa program untuk orang miskin itu benar-benar tepat sasaran, yakni mereka yang benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terkait program JKN-KIS untuk warga PBI, ada yang dibiayai APBN, ada pula yang ditanggung APBD. Data tersebut saat ini memang sedang diverifikasi Pemkot Surabaya. Sebab, banyak warga kategori MBR yang kini sudah berubah menjadi sejahtera Karena itu, data PBI sudah sepantasnya dinamis.



Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, warga yang dicoret sebagai penerima JKN-KIS kategori PBI dari APBN tak perlu risau. Dia menjamin, bila benar-benar masuk kategori MBR, orang tersebut akan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari Pemkot Surabaya. Orang itu bisa mendaftarkan diri untuk masuk program PBI yang didanai APBD. ”Memfasilitasi orang yang MBR itu tugas pemkot,” jelas Eri kemarin (4/10).

Namun, yang juga perlu menjadi perhatian serius, warga tersebut harus benar-benar kategori tidak mampu. Jangan sampai ada warga yang punya mobil dan rumah sendiri dengan ukuran besar masuk kategori MBR. Dia menyebutkan, memang data MBR sedang diverifikasi. ”Karena masih banyak yang semestinya bukan MBR tapi masuk data tersebut,” ungkap dia.

Pemkot akan membuat semacam surat keputusan (SK) orang-orang yang masuk kategori MBR. Tapi, SK tersebut bisa diubah dengan cepat bila ditemukan orang yang benar-benar MBR. ”Asalkan memenuhi syarat,” tambah dia.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Fikser menuturkan, persoalan warga tak bisa berobat karena kartu JKN-KIS PBI dinonaktifkan itu langsung diperhatikan oleh pemkot. Dinas kesehatan (dinkes) dan dinas sosial (dinsos) juga dilibatkan dalam pembicaraan tersebut. ”Kami di diskominfo memang membuat aplikasi, tapi tidak terlibat langsung untuk verifikasi data tersebut,” ungkap Fikser kemarin.

Fikser menambahkan, aplikasi tersebut terhubung pula dengan puskesmas dan dua RSUD milik Pemkot Surabaya, yakni RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr M. Soewandhie.

Pejabat yang juga menjadi Kabaghumas Pemkot Surabaya itu menjelaskan, pemkot memang sedang memverifikasi data MBR. Sebab, data MBR bisa berubah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan, diperlukan solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Sebab, warga kurang mampu harus tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Apalagi yang memang membutuhkan penanganan cepat. Tanpa jaminan kesehatan, mereka harus berobat dengan layanan umum. Hal tersebut sangat berat.

Awi –sapaannya– menilai, masalah kartu BPJS Kesehatan PBI warga yang terkesan dinonaktifkan sepihak berada di pihak eksekutif. Sebab, BPJS Kesehatan hanya menerima data warga miskin atau MBR dari pemkot. Khususnya yang iuran bulanannya ditanggung APBD Kota Surabaya. ”Karena sebagian ditanggung APBN pusat,” ujarnya kemarin (4/10).

Masalah tersebut tidak akan terjadi jika data MBR milik pemkot diperbarui. Tidak hanya di-update, data juga harus valid. Dengan begitu, alokasi anggaran dari APBD untuk membayar iuran bulanan warga miskin bisa tepat sasaran.

Komisi D, lanjut Awi, sudah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan dinkes dan dinsos pekan depan. Dalam rapat tersebut, pihak organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector akan diminta untuk mencari jalan keluar terbaik. ”Tidak hanya dimintai solusi. Nanti dari komisi juga ada saran dan rekomendasi yang diberikan,” tuturnya.

Yang jelas, persoalan warga miskin sulit mengakses layanan kesehatan gratis harus segera diselesaikan. Prinsipnya, harus ada kebijakan khusus untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Bukan justru mempersulit atau terkesan membuatnya sulit.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengklaim memiliki data warga yang kartu BPJS PBI-nya dinonaktifkan. Jumlahnya mencapai 100 ribu orang.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang Suap Senilai Rp 700 Juta ke KPK - Gudang Berita Viral Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang Suap Senilai Rp 700 Juta ke KPK
Selasa, 15 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali
Larang Demo hingga Pelantikan Jokowi-Ma’Ruf, TNI-Polri Siap Bertindak - Gudang Berita Viral Larang Demo hingga Pelantikan Jokowi-Ma’Ruf, TNI-Polri Siap Bertindak
Selasa, 15 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali
OTT Bupati Indramayu, KPK Turut Amankan Uang Ratusan Juta - Gudang Berita Viral OTT Bupati Indramayu, KPK Turut Amankan Uang Ratusan Juta
Selasa, 15 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print