Senin, 23 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 09 Sep 2019, 20:00:05 WIB, 1 View Tim Redaksi, Kategori : Bisnis
 Pemkot Bekasi tak Mampu Bayar RT, RW dan Posyandu  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Bekasi - APBD Kota Bekasi, Jawa Barat yang mengalami defisit. Akibatnya, 7.806 Ketua RT, 1.013 Ketua RW, serta 16.101 pengurus PKK dan kader Posyandu belum menerima pembayaran insentif sejak Maret 2019.

Pemerintah Kota Bekasi menyatakan belum diberikannya uang insentif itu dikarenakan ada persoalan keuangan daerah yang masih mengalami defisit sehingga perlu dilakukan rasionalisasi pembiayaan atau pengeluaran daerah.

"APBD defisit sejak 2018. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyarankan ada rasionalisasi, bukan hanya untuk RT, RW, dan kader Posyandu saja tapi semua program, menyesuaikan kemampuan uang yang ada," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (9/9).



Menurutnya, belum ada ada uang di kas daerah dan harus dikumpulkan melalui pendapatan-pendapatan daerah berupa pajak, parkir, dan sebagainya. Kecuali dana alokasi umum (DAU) yang merupakan gaji bagi para ASN. "Pembayaran insentif merupakan bagian yang perlu dirasionalisasi karena ada ketidakseimbangan keuangan daerah," katanya. ‎

Solusi jangka pendek untuk kader Posyandu, RT, serta RW adalah diberikan pembayaran insentif lima bulan dahulu. Tiga bu‎lan sudah diberikan (Januari-Maret) dan dua bulan berikutnya akan segera dicairkan. "Tapi asuransinya selama 12 bulan (2019), di BPJS tidak kita kurangi, telah di-cover pemerintah," ungkapnya.

Nantinya apabila defisit keuangan daerah ini sudah diatasi, pada tahun 2020 atau 2021 mendatang baru bisa diselesaikan semua pembayaran. "Tujuh bulan berikutnya (Juni-Desember 2019) hanya diberikan asuransinya saja (untuk RT, RW serta kader Posyandu)," katanya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Reny Hendrawati mengatakan pihaknya memutuskan melakukan efisiensi pemberian insentif kemasyarakatan untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah. "Hingga Maret 2019 honorarium sudah dicairkan. Kemudian kita tunda pembayaran dan ini dilakukan intinya agar terjadi keseimbangan fiskal. Hingga kini, Pemkot Bekasi telah menetapkan prioritas pembayaran insentif kemasyarakatan pada APBD Perubahan 2019," ungkapnya.

Menurut Reny pencairan honorarium kemasyarakatan sudah masuk pada APBD Perubahan 2019. Setelah pembahasan di DPRD Kota Bekasi, APBD Perubahan sudah ditetapkan dan saat ini sedang dalam proses evaluasi Jawa Barat.

Di Kota Bekasi insentif kepada RT sebesar Rp1.250.000, RW Rp1.750.000, kader Posyandu Rp400.000, pimpinan atau pemuka umat beragama sebesar Rp300.000, dan pemelihara rumah ibadah sebesar Rp200.000. Kemudian insentif kepada pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan sebesar Rp750.000, dan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kelurahan sebesar Rp500.000.‎ [tar]




Sumber: inilah.com

Tag: News



Polisi Amankan Mahasiswa Eksodus, Kapolda: Itu Mahasiswa Luar Papua - Gudang Berita Viral Polisi Amankan Mahasiswa Eksodus, Kapolda: Itu Mahasiswa Luar Papua
Senin, 23 Sep 2019, 18:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Cagar Alam Kersik Luway Terbakar, Petugas Minta Water Booming - Gudang Berita Viral Cagar Alam Kersik Luway Terbakar, Petugas Minta Water Booming
Senin, 23 Sep 2019, 18:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Disetujui Banggar, RUU APBN 2020 Siap Disahkan dalam Sidang Paripurna - Gudang Berita Viral Disetujui Banggar, RUU APBN 2020 Siap Disahkan dalam Sidang Paripurna
Senin, 23 Sep 2019, 18:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print