Senin, 26 Agustus 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 07 Agu 2019, 07:00:06 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
Pemerintah Imbau TKI Tak Nekat Kerja di Timur Tengah - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Rentetan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah seperti tidak ada habisnya. Mulai dari tindak kekerasan, lemahnya jaminan perlindungan, hingga gaji yang tak kunjung dibayar.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menghentikan dan melarang TKI yang bekerja untuk perseorangan di 19 negara Timur Tengah. ”Kami menengarai masih banyak warga kita yang berangkat ke sana untuk bekerja,” ucap Plh. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, saat ditemui di kantornya Selasa (6/8).



Ketika menyalahi peraturan tersebut, maka TKI yang nekat berangkat tidak terlindungi hak-haknya. Karena, tidak memiliki kontrak kerja. Padahal, kontrak kerja itu yang menjadi pelindung utama. Tercantum berbagai ketentuan dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baik pengguna jasa maupun TKI tersebut.

Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oknum pengguna jasa untuk menyodorkan surat pernyataan tidak resmi. Cara tersebut dilakukan agar sang majikan terhindar dari kewajiban membayar upah bulanan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. Dalam pernyataan resmi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah sukses mencairkan gaji pekerja migrant Indonesia (PMI) atau TKI yang tidak dibayarkan oleh pengguna jasa sebesar Rp 7,6 miliar.

Total, ada 105 orang TKI. Mayoritas, bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Masa tunggakan gaji paling lama adalah 15 tahun. Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery menuturkan, tunggakan upah yang menumpuk membuat majikan berusaha tidak memenuhi kewajibannya.

”Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda tangan. Padahal pembantu tidak mengerti isinya. Ada pula yang melaporkan pekerjanya kabur, sehingga dia tidak perlu bayar gajinya setelah pekerjanya itu dideportasi. Macam-macam. Tapi tetap kami kejar dia sampai bayar,” terang Hery.

Menurut Hery, para TKI yang melapor umumnya diberangkatkan dengan mengantongi visa ziarah. Sesampainya di Arab Saudi, mereka diberikan kartu izin menetap dan bekerja. Yang lebih miris, para pejuang devisa itu juga tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga, ketika bekerja hanya sebagai sopir maupun ART.

Tak ayal, kasus yang dihadapi semacam itu menjadi kompleks. Artinya, kata Judha, para WNI yang berangkat unprocedural itu tidak diberi pembekalan sebelumnya. Mengenai apa saja hak-hak mereka, fungsi kontrak kerja, hingga ketika ada masalah bagaimana mereka harus mengadu ke perwakilan RI. ”Makanya, ketika mereka disodorkan satu dokumen, disuruh cap, bahkan mereka mungkin tidak paham dengan isinya, ya mereka asal cap saja,” ujarnya.

Judha mengimbau, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan memaksakan diri ketika mengetahui negara di timur tengah ditutup. Sebab, hal tersebut membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit.

Kasus gaji yang dikemplang majikan itu sebenarnya bisa dihindari. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tenaga kerja sudah dibekali dengan informasi-informasi agar tidak ada kasus tak dapat gaji. “Kan sebelum berangkat ada pelatihan. Pada saat pembekalan akhir, ada penjelasan soal hak dan kewajiban TKI serta pihak yang merekrut,” jelas Deputi Perlindungan TKI Anjar Prihantono.

TKI harus memperhatikan dokumen-dokumen perjanjian. Sebelum mulai bekerja, perusahaan atau perekrut harus menandatangani dokumen tentang hak-hak dan kewajiban si tenaga kerja. Di dalamnya harus ada juga perincian tentang gaji. TKI perlu menghitung berapa penghasilan yang seharusnya didapat, sehingga ketika nominalnya kurang atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali, mereka bisa mengambil tindakan. “Kita nggak tahu majikannya seperti apa, jadi (TKI) harus rajin-rajin melapor ke kantor perwakilan kita yang ada di sana,” tutur Anjar.

Karena itu, Anjar menjelaskan bahwa TKI harus mendaftar lewat jalur yang legal agar hak-haknya terjamin. Setiap kabupaten/kota yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri diwajibkan memasukkan data-data TKI ke dalam sistem komputerisasi BNP2TKI. Perjanjian kerja juga harus diketahui oleh kantor perwakilan di negara tujuan. ”Perjanjian kerja harus disetujui kantor perwakilan, sehingga kalau ada masalah bisa langsung dicek,” lanjutnya.

Langkah antisipasi dengan memperhatikan dokumen secara cermat setidaknya bisa mempermudah TKI. Jika sudah terlanjur mengajukan perkara ke ranah hukum, kemungkinan tetap bisa terselesaikan, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. “Kita pasti sudah sampaikan langkah-langkah itu dari pelatihan-pelatihan yang ada,” pungkasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 BPJS Dibantu China,Luhut Sebut Hanya Sebatas Saran  - Gudang Berita Viral BPJS Dibantu China,Luhut Sebut Hanya Sebatas Saran
Senin, 26 Agu 2019, 03:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Pep: Silva Pemain Terbaik Yang Pernah Saya Lihat  - Gudang Berita Viral Pep: Silva Pemain Terbaik Yang Pernah Saya Lihat
Senin, 26 Agu 2019, 03:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Pemprov Jabar Kirim Lima Ulama Dakwah ke Inggris  - Gudang Berita Viral Pemprov Jabar Kirim Lima Ulama Dakwah ke Inggris
Senin, 26 Agu 2019, 03:00:02 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print