Senin, 23 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Sabtu, 07 Sep 2019, 21:00:02 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
 Pembentukan Dewan Pengawas KPK Hal yang Wajar  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Jakarta - Mantan pelaksana tugas Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji menganggap wajar usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama poin pembentukan dewan pengawas.

Karena, kata dia, dalam negara demokratis kehadiran lembaga superbody termasuk KPK memang perlu pembentukan badan pengawas seperti Mahkamah Agung, Polri dan Kejaksaan.

"Tentang Dewan Pengawas adalah sesuatu yang wajar. Pada negara demokratis, bentuk auxiliary state body seperti KPK, disyaratkan adanya badan pengawas yang independen, MA dengan KY, Polri dengan Kompolnas, Kejaksaan dengan Komjak," kata Indriyanto, Sabtu (7/9/2019).



Kemudian, Indriyanto mengatakan soal poin usulan proses penghentian penyidikan (SP3) bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. SP3 ini bisa diterapkan dalam kondisi yang limitatif dan eksepsional sifatnya.

"Misalnya, seseorang ditetapkan tersangka saat proses penyidikan kemudian menderita sakit yang secara medis dinyatakan unfit to stand trial secara permanen (tidak layak diajukan ke pengadilan). Maka, orang tersebut harus dihentikan penyidikannya," ujarnya.

Menurut dia, enam pokok dalam draf perubahan UU KPK merupakan gabungan atas evaluasi pola pencegahan dan penindakan sebagai suatu yang wajar serta baik bagi lembaga KPK ke depannya.

Keenam pokok perubahan itu antara lain adanya dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan SP3 dan status pegawai KPK. Selain itu, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Menurut dia, draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR tanpa menghilangkan pola penindakan sudah sesuai untuk prospek ke depan. Maka, kata dia, tidak perlu publik curiga dan khawatir dengan rencana revisi UU KPK tersebut.

"Ada mekanisme hukum untuk mencurahkan ketidaksetujuan itu melalui otoritas yudikatif dan tidak perlu mengambil jalan prosesual eksekutif yang tidak menjadi otoritas atas inisiatif revisi UU ini," jelas dia.

Ia menilai inisiatif DPR atas revisi UU KPK ini memiliki pendekatan filosofi keadilan restoratif, dimana pendekatan ini menghendaki adanya suatu rehabilitasi sistem pemidanaan dan tidak semata-mata soal memberikan deterrent effect (efek jera).

Sebab, lanjut dia, dadi kasus-kasus korupsi yang ditangani sampai hari ini menunjukkan pola dan cara penindakan dengan efek jera tidak memberikan manfaaat pengembalian optimal keuangan negara.

"Karena itu, fiilosofi pencegahan dengan rehabilitasinya menjadi basis yang utama," tandasnya. [hpy]




Sumber: inilah.com

Tag: News



 IHSG Masih Tergantung Negosiasi AS-China  - Gudang Berita Viral IHSG Masih Tergantung Negosiasi AS-China
Senin, 23 Sep 2019, 06:00:21 WIB, Dibaca : 0 Kali
 KLHK Dorong Investor Masuk Gunung Halimun-Salak  - Gudang Berita Viral KLHK Dorong Investor Masuk Gunung Halimun-Salak
Senin, 23 Sep 2019, 06:00:21 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Tira, Zebra Polkadot Langka di Kenya  - Gudang Berita Viral Tira, Zebra Polkadot Langka di Kenya
Senin, 23 Sep 2019, 06:00:19 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print