Jumat, 22 November 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Jumat, 01 Nov 2019, 23:00:07 WIB, 4 View Tim Redaksi, Kategori : Bisnis
 Omnibus Law Demi Investasi Jangan Rugikan Pekerja  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Jakarta - Akhir-akhir ini, kata Omnibus Law banyak dikemukakan jajaran pemerintah. Istilah ini, muncul untuk memangkas regulasi agar membangkitkan gairah investasi.

Dua beleid ini, menurut Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, serta puluhan UU dirasakan menghambat penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM. Alhasil, keduanya direvisi sekaligus. Karena, hingga saat ini, investasi tidak kunjung menunjukkan angka yang optimis. Ya tidak sesuai harapan.

"Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencatat, investasi di kuartal I-2019 tumbuh kontet yakni 5,3%, menjadi Rp195,1 triliun. Capaian ini menjadi yang terendah sepanjang 2014-2019," kata Heri di Jakarta, Jumat (2/11/2019).



Catatannya, Indonesia tak mendapatkan manfaat yang signifikan dari migrasi perusahaan asing dari China, imbas perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China. Lebih dari 50 perusahaan multinasional telah mengumumkan rencana, atau mempertimbangkan pemindahan manufaktur keluar dari China.

Pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia tidak menjadi pilihan yang menarik? Justru keok melawan negara di Asia, sebut saja Vietnam dan Taiwan.
Salah satu penyebabnya adalah kepastian hukum dan soal pertanahan. Indoneisa dianggap masih kurang baik, serta banyaknya tumpah tindih regulasi yang berdampak kepada ruwetnya perizinan investasi. Selain itu ada biaya tinggi yang sulit diprediksi.

"Disharmoni peraturan perundang-undangan terkait perizinan di berbagai sektor, memunculkan gagasan perlunya omnibus law untuk menyelesaikan hambatan perizinan berusaha," Wakil Ketua Fraksi Fraksi Gerindra.

Undang-undang ini adalah salah satu solusi yang hendak ditawarkan, terkait arus investasi untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi. Mengingat Indonesia tak mendapatkan sumbangsih dari trade war antara AS dan China.

Tercatat, sebanyak 33 perusahaan di Cina merelokasi operasinya ke Asia Tenggara. Dan, sebanyak 23 industri pindah ke Vietnam. Sisanya Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Investasi yang masuk ke Vietnam dari Cina dan Hong Kong melonjak 73%. Negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, mendapatkan manfaat. Satu-satunya yang kurang dilirik adalah Indonesia.

Minimnya investasi masuk ke Indonesia, menurut Heri, boleh disebut wajar. Lantaran, nilai incremental capital out ratio (ICOR) lebih rendah ketimbang negara tetangga. Di mana, ICOR merupakan besaran yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output.

Nilai ICOR yang tinggi, menandakan investasi yang masuk secara makro, masih kurang efisien. Dan, ICOR Indonesia sempat melonjak 6,64. Lebih besar ketimbang Malaysia (4,6), Filipina (3,7), Thailand (4,5), dan Vietnam (5,2).

Apa itu Omnibus Law?
Omnibus law adalah sebuah konsep hukum. Secara harfiah, omnibus berasal dari bahasa Latin, omnis. Artinya banyak. Adapun dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill. Bermakna peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi, dan tingkatannya berbeda.

Kesimpulannya, omnibus law adalah rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek. Kemudian digabung menjadi satu undang-undang dan merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks. Di mana, penyelesaiannya memakan waktu lama. Karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Dapat dikatakan, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan substansi yang pengaturannya berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Ketika peraturan itu diundangkan, berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan. Dan, substansinya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

Tahapan ke arah penyederhanaan regulasi, terkait investasi sudah tercermin dari terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dikenal dengan Online Single Submission (OSS). OSS menjadi salah satu keluaran (output) dari kebijakan percepatan perizinan berusaha yang bisa bermuara kepada terciptanya omnibus law. Dan, OSS menjadi satu terobosan yang patut diapresiasi, meski tidak luput dari segala kekurangan, karena kita sedang menuju pada era digital ecosystem.

Namun, era saat ini membutuhkan banyak terobosan, yaitu perlunya omnibus law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law. Sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini.

Indonesia sudah mulai mendesign pembuatan omnibus law, namun masih ada kekhawatiran hal ini akan bertentangan dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tentang bagaimana membuat omnibus law yang jelas, taat terhadap hirarki aturan, dan menjamin kepastian hukum.

"Untuk mempermudah investasi melalui omnibus law di Indonesia, dapat memengaruhi kebijakan tentang UU Ketenagakerjaan. Seberapa fleksibel perundang-undangan yang ada guna memudahkan tertanamnya modal dan investasi. Harus dipastikan juga, apakah UU Cipta Lapangan Kerja ini akan menyasar UU Ketenagakerjaan, atau tidak," papar Heri.

Karena regulasi sektor ketenagakerjaan, lanjut Ketua Poksi Badan Legislasi DPR ini, seringkali dijadikan alasan bagi pelaku usaha dan pembuat regulasi, atas terhambatnya investasi di Indonesia. Namun hal ini tak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja.

Sekarang ini, semua masih menerka-nerka omnibus law ini, seperti apa. Kontennya apa dalam undang-undang. Tentunya, hal ini membutuhkan partisipasi publik bukan saja mendengarkan para ahli, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak, misalnya pengusaha-pengusaha kecil.

Yang pasti, konsep omnibus law dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahaan.

Walaupun belum pasti, tetapi UU Cipta Lapangan Kerja, dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja. Sebab, dalam pidato Presiden Joko Widodo, masaslah kesejahteraan pekerja sama sekali tidak disinggung.

Di mana, Jokowi lebih berfokus pada menciptakan SDM yang terampil dan bisa bekerja keras. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama yang tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Skema omnibus law, dapat dikatakan terlalu sektoral dan sempit.

Namun, baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. Sejatinya bila omnibus law diterapkan pemerintah, akankah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik? Karena, di sisi lain masih belum adanya perbaikan dan sinergi administrasi di tiap kementerian dan lembaga (K/L) yang selaras dengan peraturan daerah.

"Indonesia adalah negara demokratis. Kita perlu mencari titik keseimbangan. Demand dari para serikat buruh dan aktivis, perlu menjadi pertimbangan utama. Agar perekonomian Indonesia dapat berkembang, tanpa merugikan pekerja," pungkas Anggota Badan Musyawarah DPR ini. [ipe]


    
    
   




Sumber: inilah.com

Tag: viral, berita viral, hot news, news, gudang berita viral, jawapos, tribunnews, kompas, Omnibus Law Demi Investasi Jangan Rugikan Pekerja

Tag: News



MPR: Tak Ada Pembahasan soal Masa Jabatan Presiden jadi 7 Tahun - Gudang Berita Viral MPR: Tak Ada Pembahasan soal Masa Jabatan Presiden jadi 7 Tahun
Jumat, 22 Nov 2019, 12:00:14 WIB, Dibaca : 0 Kali
Stop Syuting FTV karena Sakit Jantung, Fitri Carlina Rambah Web Series - Gudang Berita Viral Stop Syuting FTV karena Sakit Jantung, Fitri Carlina Rambah Web Series
Jumat, 22 Nov 2019, 12:00:14 WIB, Dibaca : 0 Kali
Harmoni Batik Jawa Timur dan Ada Sentuhan Ivan Gunawan - Gudang Berita Viral Harmoni Batik Jawa Timur dan Ada Sentuhan Ivan Gunawan
Jumat, 22 Nov 2019, 12:00:14 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print