Minggu, 18 Agustus 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Selasa, 13 Agu 2019, 21:00:07 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
MPR, GBHN, dan Kegamangan Presidensial - Gudang Berita Viral

SALAH satu rekomendasi Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di Bali adalah menghidupkan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sekaligus merestrukturisasi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi negara penjaga GBHN. Rekomendasi itu sebenarnya telah menjadi wacana lama bahkan ketika Taufiq Kiemas (almarhum) menjadi ketua MPR periode 2009–2013.

Polemik mengemuka, khususnya terkait dengan desain bangunan pemerintahan yang direkomendasikan itu. Apakah ini akan mengembalikan format pemerintahan seperti era Orde Baru? Bagaimana rancang bangun yang dapat menyinkronkan desain pemerintahan presidensialisme dengan format MPR sebagai lembaga tertinggi? Setidaknya, dua pertanyaan itu penting untuk didiskursuskan.



Cita Rasa Parlementer

Kegelisahan yang melatari rekomendasi PDIP tersebut terutama didasarkan pada arah pembangunan pascareformasi yang dianggap kurang berjalan secara berkelanjutan. Artinya, ketiadaan GBHN sebagai acuan pembangunan (blueprint) berimplikasi pada potensi keterputusan arah kebijakan dari satu rezim penguasa ke rezim berikutnya.

Walau sebenarnya telah ada rujukan arah pembangunan 25 tahunan yang dikenal dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dalam praktiknya, dokumen itu bagaikan kurang bertaji dalam menentukan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, akankah mengganti RPJPN dengan GBHN serta-merta bisa menjamin keberlanjutan arah pembangunan dari satu rezim ke rezim berikutnya?

Jawabannya belum tentu. Bahwa persoalan utama yang digelisahkan tidak terletak pada dokumen acuan pembangunan karena sejatinya dokumen itu hanyalah benda mati yang bisa ditafsir lentur sesuai dengan kepentingan rezim penguasa. Melainkan kebutuhan terhadap lembaga yang berwenang untuk ’’mengendalikan’’ pemerintah.

Logikanya, hal itu secara teoretis justru mengarah pada semangat parlementarisme. Dengan memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi, dalam hal-hal tertentu, ia mempunyai semacam hak veto atas kebijakan pemerintah (eksekutif). MPR, dengan demikian, berpotensi menjadi lembaga dengan kekuasaan tak terbatas (superbody) karena bisa mengontrol, tetapi tidak bisa dikontrol. Terlebih, terminologi tertinggi itu mengundang persoalan, sejauh mana kewenangannya?

Efek samping nyata mode institusional tersebut bisa kita telusuri justru tidak pada masa Orde Baru. Melainkan dari kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada awal era reformasi. MPR sebagai lembaga tertinggi berwenang memberhentikan presiden sebelum periode jabatannya selesai. Berangkat dari kasus itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas serta regularitas politik dan pemerintahan. Hal itu diwujudkan dengan pemberlakuan pemilu secara terpisah antara legislatif dan eksekutif. Pun, prinsip checks and balances mengharuskan semua lembaga trias politika menjadi lembaga tinggi negara yang setara. Sistem pemerintahan lalu bersemangat presidensialisme.

Nah, ketika kini muncul ide untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, apakah dengan demikian justru kembali pada format parlementarisme dan mengulangi risiko kesalahan pada masa lalu?

Opsi Lain?

Kegelisahan atas ketidakmenentuan arah pembangunan pascareformasi memang penting untuk segera dipecahkan. Namun, problem itu tidak bisa semata dipandang karena ketiadaan lembaga tertinggi negara. Taruhlah diberlakukan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Persoalan tidak lantas beres dengan mudah. Bagaimana apabila kekuatan partai-partai di parlemen didominasi partai politik yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan partai politik pengusung presiden, misalnya?

Tentu, yang sangat mungkin terjadi adalah kontestasi antara lembaga kepresidenan dan MPR. Tidak menjadi persoalan apabila kontestasi itu berjalan produktif untuk progresivitas pembangunan. Artinya, perdebatan yang mengemuka berbasis akademik dengan dukungan data dan argumentasi rasional yang kuat perihal pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun, apabila yang terjadi justru saling mendelegitimasi, bahkan dalam taraf ekstrem terdapat upaya pemakzulan presiden atau sebaliknya, pembubaran parlemen atas nama GBHN, apakah justru itu menjadi kontraproduktif bagi pembangunan?

Soal terakhir, apakah mungkin mengawinkan sistem parlementer dengan lembaga tertinggi berada di tangan MPR? Secara logis, jawaban penulis adalah musykil. Mulai kalkulasi dukungan suara, misalnya. Presiden didukung mayoritas pemilih di seluruh tanah air (tidak terbatas daerah pemilihan/dapil). Sementara anggota MPR didukung sebagian pemilih dari dapilnya. Bagaimana prinsip logika itu justru menempatkan MPR berkedudukan lebih tinggi daripada presiden? Walau sebaliknya pula, sistem presidensialisme tidak lantas menempatkan presiden lebih tinggi daripada parlemen.

Berikutnya justru di tubuh MPR sendiri. Keberlanjutan arah pembangunan dapat dibayangkan apabila MPR memiliki kekuasaan tunggal, solid, dan kontinu. Artinya, terdapat kekuatan dominan dari suatu partai atau koalisi partai di parlemen yang memungkinkan keputusan bisa dihasilkan dengan mudah dan kontinu. Namun, apabila terjadi pergeseran dominasi partai atau koalisi partai di parlemen dari satu periode pemerintahan ke periode selanjutnya, hal itu juga membuka ruang perubahan bagi standar arah pembangunan.

Katakanlah partai A atau koalisi A berkuasa mayoritas selama lima tahun lantas digeser oleh partai X atau koalisi X yang notabene menjadi kompetitor di periode selanjutnya. Tidak tertutup kemungkinan arah pembangunan berbelok. Katakanlah dari yang mulanya pro-investasi menjadi proteksi. Atau, dari yang awalnya pro-pertumbuhan (pro-growth) menjadi pro-pemerataan (pro-equality). Sederhananya, logika yang menempatkan MPR sebagai penjaga arah pembangunan sehingga dapat berkelanjutan justru berpotensi ditabrak MPR sendiri manakala tidak ada jaminan suatu partai atau koalisi partai akan terus mendominasi di parlemen.

Alhasil, perkara ketidakmenentuan arah pembangunan yang dirasakan sebagian pihak kiranya lebih membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua lembaga negara untuk mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang buruk. Ini tidak terbatas hanya bagi eksekutif atau legislatif. Termasuk yudikatif dan seluruh lembaga penunjang (auxiliary state organs). Ini pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wallahu a’lam bisshawab. (*)

*) Dosen di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya; penulis buku ’’Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia’’




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Hari Ini Hongkongers Duduki Victoria Park - Gudang Berita Viral Hari Ini Hongkongers Duduki Victoria Park
Minggu, 18 Agu 2019, 11:00:23 WIB, Dibaca : 0 Kali
Respons KPK Atas Pesan Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi - Gudang Berita Viral Respons KPK Atas Pesan Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi
Minggu, 18 Agu 2019, 11:00:23 WIB, Dibaca : 0 Kali
Heboh Akar Bajakah, Kenali Ragam Pengobatan Alternatif untuk Kanker - Gudang Berita Viral Heboh Akar Bajakah, Kenali Ragam Pengobatan Alternatif untuk Kanker
Minggu, 18 Agu 2019, 11:00:23 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print