Selasa, 22 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 07 Okt 2019, 18:00:07 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
Menanti Kejujuran Jokowi Mendukung Pemberantasan Korupsi - Gudang Berita Viral

USAI aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa di seluruh penjuru nusantara pada 23-24 September 2019, Presiden Jokowi melunak. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji akan mempertimbangkan berbagai masukan dari mahasiswa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia utarakan di Istana Negara setelah bertemu sejumlah tokoh-tokoh nasional pada 26 September. Ucapan tersebut menjadi angin segar bagi kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia yang terancam dikebiri revisi UU KPK. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, suami Iriana tersebut selalu mengumbar janji jika dirinya mendukung KPK dan ingin memperkuat.



Namun, hampir dua minggu sejak ucapan itu disampaikan, belum ada tanda-tanda diwujudkan oleh Jokowi. Padahal, inilah kesempatan emas bagi mantan Wali Kota Solo tersebut jika ingin membuktikan dirinya berpihak pada rakyat. Apalagi, berdasar survei LSI, mayoritas rakyat mendukung Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Ada kabar Jokowi sedang dilema. Mengikuti rakyat yang mendukungnya, atau menimbang resiko dijegal koleganya. Baik yang berada di lingkungan Istana, maupun sejumlah elite partai politik. Bak Sengkuni -tokoh pewayangan yang dikisahklan kerap menghasut-, mereka berupaya membisiki kakek Jan Ethes tersebut agar tak menerbitkan Perppu KPK.

Ada politisi yang sudah mengancam akan meng-impeach Jokowi dari kursi presiden jika Perppu KPK keluar. Petinggi partai politik lainnya, bahkan sudah berani mengklaim jika ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut tak akan mengeluarkan Perppu. Meski kondisi KPK terancam babak belur sekalipun.

Sungguh sebuah tindakan yang tak etis dari kaum yang mengaku negarawan. Alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, sekelompok elite itu justru sepertinya lebih senang jika KPK dibiarkan hancur tak berdaya. Sehingga korupsi kembali merajalela di Indonesia.

Menghadapi berbagai narasi negatif yang diciptakan oleh sejumlah koleganya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Jokowi harus bisa membuktikan. Bahwa dirinya tidak bisa disetir oleh siapapun. Sebab, dia merupakan personifikasi dari rakyat Indonesia. Supaya tudingan Jokowi sebagai “Presiden Boneka” gugur.

Selain itu, Jokowi juga harus membuktikan, jika di periode kedua pemerintahannya, dia benar-benar tak ada beban lagi. Seperti yang pernah digaungkan dalam masa kampanye Pilpres beberapa bulan lalu.

Jika Jokowi benar-benar mencintai rakyat yang dipimpinnya, seharusnya Perppu KPK segera dikeluarkan. Bukan bertindak sebaliknya. Apalagi, mengikuti bisikan-bisikan elite parpol yang berupaya menjauhkan dirinya dari rakyat. Bagaimanapun juga, usai pilpres rampung, rakyat yang memilih maupun yang tidak merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi harus bisa mengemban amanah dari rakyat yang menitipkannya. Semua tahu, Perppu merupakan hak konstitusional presiden yang diatur dalam Pasal 22 UUD 45. Pada ayat 1 berbunyi: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat 2 menyatakan jika: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Lebih lanjut, dalam Pasal 22 ayat 3, ditegaskan: “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Melihat kondisi yang demikian genting, apalagi telah menimbulkan korban nyawa, Jokowi harus menunjukkan kebeperpihakannya pada rakyat. Jokowi tak perlu takut dengan sejumlah elite politik yang menakut-nakuti akan dilengserkan jika menerbitkan Perppu. Sebab dalam sistem presidensil, tak semudah itu memakzulkan presiden.

Presiden tak akan jatuh hanya karena mengeluarkan Perppu. Namun presiden bisa dimakzulkan jika melakukan pelanggaran berat dan pidana yang berat. Seperti yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Itu pun harus melalui mekanisme proses di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, tunggu apalagi? sudah saatnya di periode kedua ini Jokowi merealisasikan janji-janji yang pernah diutarakannya dalam kampanye politiknya terkait pemberantasan korupsi. Jangan sampai Jokowi mengecewakan suara rakyat yang menanti kejujuran.
Jangan biarkan harapan rakyat Indonesia punah. Jangan biarkan air mata ibu pertiwi terus-terusan berlinang, karena segala kekayaan negeri ini digerogoti dan dikuasai oleh koruptor.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Jakarta Diprediksi Cerah Sepanjang Hari  - Gudang Berita Viral Jakarta Diprediksi Cerah Sepanjang Hari
Selasa, 22 Okt 2019, 05:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Menunggu Janji Jokowi, Gaji Rakyat Rp24 Juta/Bulan  - Gudang Berita Viral Menunggu Janji Jokowi, Gaji Rakyat Rp24 Juta/Bulan
Selasa, 22 Okt 2019, 05:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 De Rossi & Buffon Berpeluang Main Lagi di Timnas  - Gudang Berita Viral De Rossi & Buffon Berpeluang Main Lagi di Timnas
Selasa, 22 Okt 2019, 05:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print