Senin, 21 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 02 Okt 2019, 17:00:10 WIB, 5 View Tim Redaksi, Kategori : News
KY Ingin Punya Kewenangan Penuh dalam Urusan Etik Penegak Hukum - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Komisi Yudisial (KY) akan mendorong diadakannya perubahan kedua Undang-Undang (UU) KY. Mereka menginginkan, hasil pemeriksaan yang dikeluarkan KY dapat bersifat mengikat dan langsung dilaksanakan, bukan sekadar rekomendasi.

“Kalau rekomendasi atau usulan itu kan bisa diterima, bisa tidak diterima. Oleh karena itu kita bentuknya bukan usulan lagi, tapi bentuknya harus dilaksanakan. Kalau tidak terbukti misalnya, direhabkan itu di antaranya yang didorong,” kata Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, di sela peluncuran buku Memperkuat KY Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan di Gedung KY, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).



Jaja mengatakan, dalam diskusi yang dilakukan bersama DPR, mereka mengaku setuju saja dengan perubahan kewenangan KY itu. Menurut Jaja, berdirinya suatu lembaga harus memiliki nilai efektivitas. Efektif itu, kata dia, jika produk yang dihasilkan lembaga itu bisa ditindaklanjuti langsung.

“Makanya nanti kita akan perjuangkan. Kalau mendirikan lembaga tanpa ada efektivitas maksimal, maka penataan dalam kerangka mendorong peradilan yang bersih, akuntabel, itu membutuhkan satu energi besar sekali,” tutur dia.

Selain revisi UU KY, KY juga mendorong pengesahan Rancangan UU (RUU) Jabatan Hakim. Sebenarnya, RUU Jabatan Hakim sudah dibahas di lembaga legislatif, yakni DPR RI. Tapi, pembahasan itu tidak tuntas hingga masa sidang terakhir berakhir.

“Secara teknis hukum, mereka tidak selesai pembahasan DIM (daftar invetaris masalah)-nya. Kedua, mungkin juga ada faktor di luar teknis hukum itu,” kata Jaja.

Menurut dia, dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim terdapat beberapa perdebatan. Ia memberikan beberapa contoh, yakni terkait usia tetap hakim dan perlu tidaknya ada evaluasi terhadap KY setiap lima tahun sekali.

“Mungkin perdebatan-perdebatan itu nggak tuntas. Sehingga ada semacam DIM-DIM-nya tidak sampai sempat selesai dibahas. Keburu DPR memprioritaskan RKUHP kemudian UU KPK,” jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, jika KY ingin mempunyai kewenangan kuat KY harus berubah menjadi Mahkamah Yudisial (MY). Nantinya, MY dapat menyidangkan pelanggaran etik untuk aparat penegak hukum.

“Kalau dia MY, maka dia beralih fungsi sebagai mahkamah yg menyidangkan perkara kode etik penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim, polisi, hingga pegawai KPK,” terang Refly.

Terkait UU Jabatan Hakim, lanjut Refly, dia menginginkan agar seorang yang menjadi hakim harus tergolong berpengalaman. Hal ini agar dapat menjalankan kinerjanya secara profesional.

“Hakim itu harus minimal 40 tahun, jadi semua hakim di rekrut yang sudah profesional,” urai Refly.

Dalam proses rekrutmen hakim, Refly menyarankan agar KY bisa mempunyai kewenangan yang signifikan. KY bisa menjadi fasilitator rekrutmen baik dari sisi administrasi maupun substansi.

“Jadi dia bekerjasama dengan MA,” tukas Refly.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Fahri Desak DPR Revisi UU MD3 soal Nomenklatur Pelantikan Presiden - Gudang Berita Viral Fahri Desak DPR Revisi UU MD3 soal Nomenklatur Pelantikan Presiden
Senin, 21 Okt 2019, 10:00:11 WIB, Dibaca : 0 Kali
Pamit ke Rumah Teman, Siswa SMP di Gianyar Pulang Tak Bernyawa - Gudang Berita Viral Pamit ke Rumah Teman, Siswa SMP di Gianyar Pulang Tak Bernyawa
Senin, 21 Okt 2019, 10:00:11 WIB, Dibaca : 0 Kali
Percantik Laman Medsos, Kunjungi 5 Kafe Instagramable di Singapura - Gudang Berita Viral Percantik Laman Medsos, Kunjungi 5 Kafe Instagramable di Singapura
Senin, 21 Okt 2019, 10:00:11 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print