Kamis, 22 Agustus 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 07 Agu 2019, 23:00:03 WIB, 1 View Tim Redaksi, Kategori : News
 KPK Diminta Teruskan Perkara Yang Sudah Diputus MA  - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com, Jakarta - Setiap institusi pemerintahan dan lembaga negara harus bisa mempertanggung-jawabkan dengan baik dan benar penggunaan anggaran negara.

Penggunaan uang rakyat itu harus akuntabel, tapi juga transparan dalam arti kejelasan manfaatnya. Demikian dikatakan oleh pengamat kebijakan publik, Laksamana Muda TNI Purn. Rosihan Arsyad, kepada wartawan Rabu (7/8/2019).

Mantan Gubernur Sumatra Selatan (1998 –2003) itu mengingatkan tentang banyaknya penggunaan dana APBN mau pun APBD yang salah sasaran, sehingga tidak ada kemanfaatannya.



"Institusi atau lembaga dan jawatan pemerintahan, yang tidak akuntabel dan menyia-nyiakan anggaran negara perlu dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Tidak terkecuali, termasuk semua lembaga legislatif dan yudikatif. Semuanya diminta bersikap hati hati, cermat dan transparan dalam penggunaan anggaran negara, mengingat para pembayar pajak mengharapkan lembaga publik itu benar-benar bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan uang negara tersebut.

Ia antara lain menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."KPK sebagai lembaga negara di bidang penegakkan hukum, tentu menggunakan anggaran negara untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu harus pula jelas pertanggungjawaban penggunaannya," bebernya.

"Sangat penting bagi KPK untuk menjelaskan kepada publik, bagaimana mereka dapat menjustifikasi penggunaan uang rakyat untuk terus menangani perkara yang oleh Mahkamah Agung sudah dinyatakan bukan merupakan perkara pidana. Padahal KPK hanya memiliki yurisdiksi atas ranah pidana," katanya.

Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal dan dapat diterima publik, berarti dana negara telah terbuang sia-sia. "Pemerintah harus turun tangan untuk menghentikan penyalahgunaan uang rakyat ini," ungkapnya.

Terlepas dari itu semua, KPK haruslah mengutamakan tindakan pencegahan korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Rosihan Arsyad juga menyinggung fakta bahwa KPK hanya menghormati putusan pengadilan yang memenangkan kasusnya, tetapi tidak menghormatinya jika putusan itu mengalahkannya. Padahal pemerintah telah konsisten menunjukan bahwa mereka menghormati pengadilan dan putusan-putusannya, baik yang menguntungkannya maupun tidak.

Ia mengingatkan bahwa KPK tidak dibentuk untuk menjadi lembaga istimewa."Tidak sepatutnya KPK bersikap seolah-olah mereka berada di atas pengadilan," tandasnya. [adc]




Sumber: inilah.com

Tag: News



Menteri BUMN Ajak Pebisnis Kuliner Karawang Move On ke LPG Non Subsidi - Gudang Berita Viral Menteri BUMN Ajak Pebisnis Kuliner Karawang Move On ke LPG Non Subsidi
Kamis, 22 Agu 2019, 22:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
Terancam Kekeringan, Anies Minta Warga Hemat Penggunaan Air Bersih - Gudang Berita Viral Terancam Kekeringan, Anies Minta Warga Hemat Penggunaan Air Bersih
Kamis, 22 Agu 2019, 22:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
Kemenristekdikti Target Dua PTS Dipimpin Rektor Asing pada 2020 - Gudang Berita Viral Kemenristekdikti Target Dua PTS Dipimpin Rektor Asing pada 2020
Kamis, 22 Agu 2019, 22:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print