Selasa, 15 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 25 Sep 2019, 20:00:07 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
Kontroversi Pemblokiran Internet - Gudang Berita Viral

PEMBLOKIRAN internet saat situasi genting, termasuk di Papua dan Jakarta, mengingatkan saya ketika mengunjungi Beijing, Tiongkok, pada 2014–2015. Saat hendak berangkat, saya berharap apabila sampai di Beijing, saya akan mem-browsing beberapa data penting melalui Google atau Yahoo.

Namun, sesampai di Beijing, kondisinya menjadi lain. Tak ada satu pun web pencari data itu yang bisa saya buka karena jaringan internet di hotel sangat lambat. Ketika dijemput, saya bercerita kepada guide saya tentang kondisi tersebut. Sang guide hanya tersenyum. Dia berkata, itulah cara pimpinan negara ini mengendalikan rakyatnya.



Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menyatakan, pemblokiran internet dilakukan untuk mempercepat pemulihan situasi karena di jagat maya beredar banyak hoaks dan konten provokatif. Pemblokiran didasari pasal 40 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal itu berbunyi: ”Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ada beberapa implikasi penggunaan landasan kebijakan tersebut. Pertama, pasal 40 ayat 2 UU ITE mengandung bias dan sangat umum. Kedua, pemblokiran merugikan sektor ekonomi yang bergantung pada jasa internet. Ketiga, dengan alasan apa pun, pemblokiran membatasi hak asasi (HAM) warga negara untuk berkomunikasi. Keempat, pemblokiran menunjukkan kegundahan negara yang mendalam karena seakan-akan negara frustrasi menghadapi situasi yang sedang terjadi.

Dari empat implikasi tersebut, semua berisiko. Namun, implikasi ketiga memiliki efek sangat berbahaya dalam hubungan bernegara yang mengatur relasi negara dengan warga negara.

Di negara demokrasi, semua warga negara memiliki kebebasan secara individu maupun berkelompok untuk melakukan apa saja. Kecuali yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada serta telah disepakati negara dan warga negara. Artinya, kebebasan bertindak setiap warga dibatasi beberapa tindakan yang telah disepakati karena dikhawatirkan merugikan orang lain atau membahayakan negara.

Dengan demikian, negara dengan alasan apa pun tidak dapat membatasi hak-hak warga untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya tanpa dilandasi peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika memblokir jaringan internet di Papua, pemerintah berada pada posisi yang membatasi tindakan warga negara tanpa memiliki landasan hukum yang kuat.

Pasal 40 ayat 2 UU ITE yang dipakai pemerintah sebagai dasar pemblokiran internet sebagai landasan yang terlalu umum. Apabila dipaksakan, tidak ada bedanya Indonesia dengan negara-negara komunis yang begitu ketat mengawasi warganya. Seperti di Beijing. Padahal, ideologi negara demokrasi jauh berbeda memberikan kebebasan kepada warganya dalam berkomunikasi dengan sesama warga negara atau dengan dunia luar.

Hoaks Mainkan Peran Penting

Masyarakat Indonesia saat ini berada pada kondisi kecerdasan yang seimbang dengan berbagai masyarakat dunia di berbagai negara. Begitu pula seluruh masyarakat berada pada kecerdasan yang sama dengan saudara-saudaranya di seluruh negeri ini. Artinya, masyarakat Indonesia di berbagai pelosok Indonesia, termasuk di Indonesia Timur, Maluku dan Papua, semuanya berada dalam kecerdasan yang sama. Bedanya hanyalah terletak pada mereka memiliki akses informasi atau tidak.

Penguasaan informasi menjadi kunci kita untuk mengetahui suatu persoalan. Karakter bangsa yang cerdas adalah kesadaran HAM yang dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap HAM, salah satunya, berekses terhadap serangan rasisme kepada kelompok tertentu. Hal itu menjadi sesuatu yang berbahaya dalam negara demokrasi di dunia saat ini. Di negara-negara maju, kebersamaan, kesetaraan, hak yang sama, ideologi, dan agama menjadi perekat kehidupan bersama serta menjadi ancaman setiap orang. Karena itu dijaga jangan sampai hak-hak bersama tersebut dilanggar siapa pun.

Dalam kasus di Papua, hoaks lagi-lagi memainkan peran penting. Hoaks menjadi senjata utama untuk meningkatkan tensi ketegangan. Karena itu, pilihan utamanya ada pada fokus negara, bagaimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat melakukan konter terhadap hoaks melalui tindakan-tindakan nyata. Termasuk menangkap dalang peristiwa tersebut.

Pemerintah harus menangani sesegera mungkin sekecil apa pun peristiwa yang mengancam integritas NKRI itu. Ancaman terbesar terhadap bangsa bukan hanya bencana alam, tapi juga masalah integritas negara. Itu menjadi ancaman nyata ketika media sosial menjadi penyebar hoaks. Sementara ideologi negara kita tidak memungkinkan pemerintah dengan seenaknya menjalankan negara ini sebagaimana yang terjadi di negara diktator.

Upaya pemerintah membunuh hoaks dengan memblokir internet seperti mau menangkap tikus, tapi gudangnya yang dibakar. Permasalahannya menjadi melebar ke mana-mana. Terlebih ketika orang menuduh pemerintah saat ini menjerumuskan dirinya pada kondisi dilematis dengan memblokir internet, yaitu menyelamatkan negara atau menyerang hak warga negara. Dua hal yang sama-sama penting bagi pemerintah.

Ketika ketegangan rasisme terjadi di masyarakat seperti sekarang, dibutuhkan penanganan cepat agar permasalahannya tidak melebar ke mana-mana, termasuk ke masalah integritas bangsa. Kita berharap pimpinan negara ini segera mengambil langkah cepat untuk memadamkan situasi di Papua yang masih menyimpan gejolak.

Kuncinya, pemerintah harus terbuka. Apa sebenarnya yang telah dilakukan di Papua selama ini. Mungkinkah isu-isu Papua telah digunakan untuk kepentingan pencitraan elite semata sehingga kita terkaget-kaget bahwa isu rasisme itu begitu cepat merembet ke isu referendum. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi apabila Papua telah benar-benar dibangun seperti yang kita lihat di YouTube dan film-film ketika menjelang pemilu beberapa waktu lalu.

Kemudian, pimpinan negara ini sesegera mungkin bertemu dengan elite Papua. Libatkan semua elemen masyarakat, masyarakat adat, yang sekiranya berpotensi memadamkan situasi. Perlu juga membuka keran komunikasi sebesar-besarnya untuk mendengar apa yang sesungguhnya terjadi.

Pemerintah perlu segera melakukan pemadaman gerakan-gerakan separatis yang menunggangi peristiwa tersebut dan harus dapat membedakan mana masalah rasisme dan mana masalah menuntut referendum. Hentikan pencitraan dan fokus pada titik penyelesaian situasi krisis ini. Kita berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan tersebut sehingga saudara-saudara kita di Indonesia Timur, khususnya Papua, kembali tenang seperti sediakala. (*)


*) Burhan Bungin, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang Suap Senilai Rp 700 Juta ke KPK - Gudang Berita Viral Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang Suap Senilai Rp 700 Juta ke KPK
Selasa, 15 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali
Larang Demo hingga Pelantikan Jokowi-Ma’Ruf, TNI-Polri Siap Bertindak - Gudang Berita Viral Larang Demo hingga Pelantikan Jokowi-Ma’Ruf, TNI-Polri Siap Bertindak
Selasa, 15 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali
OTT Bupati Indramayu, KPK Turut Amankan Uang Ratusan Juta - Gudang Berita Viral OTT Bupati Indramayu, KPK Turut Amankan Uang Ratusan Juta
Selasa, 15 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 1 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print