Kamis, 22 Agustus 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Selasa, 06 Agu 2019, 20:00:11 WIB, 1 View Tim Redaksi, Kategori : News
Koalisi Kawal Capim KPK Surati Presiden untuk Evaluasi Kinerja Pansel - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Koalisi Kawal Capim KPK bakal menyurati Presiden Joko Widodo dan Panitia Seleksi Calon Pimpinan lembaga antirasuah. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja panitia seleksi Capim KPK, agar transparan dan taat hukum. Khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para peserta Capim KPK.

“Suratnya biasa-biasa saja karena isi suratnya juga biasa-biasa saja, bukan permintaan yang aneh. Jadi, isi suratnya nanti kita tunjukkan secara bersama-sama, kami mengatakan bahwa ada kewajiban-kewajiban hukum khususnya di dalam UU KPK tentang kewajiban melapor LHKPN,” kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).



Asfinawati berpandangan, keengganan Pansel untuk menjadikan pelaporan LHKPN sebagai syarat administratif dan ujian integritas capim KPK menentang marwah pemberantasan korupsi. Jika hal tersebut dibiarkan, kata dia, akan berpotensi menjadi beban masa depan KPK yang sewaktu-waktu dapat dipermasalahkan oleh pelaku korupsi atau penyelenggara negara yang enggan melapor harta kekayaan.

Berkaca pada hal di atas, koalisi, ujar Asfinawati, meminta pansel menyatakan tidak memenuhi syarat atau setidaknya tidak dapat melanjutkan proses seleksi terhadap nama-nama capim KPK yang tidak atau belum menyerahkan laporan harta kekayaan.

“Surat ini akan kami layangkan kepada Pansel, mudah-mudahan Pansel segera membaca dan menyadari kekhilafannya,” ujar Asfinawati.

Senada dengan Asfinawati, Direktur Pusako Andalas Feri Amsari menilai, LHKPN merupakan kewajiban hukum yang diatur setidaknya dalam delapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan maksud untuk mengukur integritas pejabat negara.

Satu di antaranya tertera pada Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aturan itu menyebut kewajiban melapor LHKPN juga dikenakan terhadap calon penyelenggara negara. Hal tersebut bertujuan untuk menguji transparansi dan integritas calon.

“Hingga hanya calon yang berintegritas saja yang dapat mengikuti proses pemilihan,” tegas Feri.

Menanggapi pernyataan tersebut, anggota Pansel Capim KPK Hendardi menegaskan, bahwa Pansel memastikan akan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyebut, pertanggungjawaban itu bukan diserahkan kepada Koalisi Kawal Capim KPK maupun Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Mereka menyatakan publik tidak puas dengan 40 pilihan Pansel melalui seleksi test Psikologi yang baru diumumkan. Mereka mengatasnamakan publik atas dasar hasil riset atau survey atau mereka baru menang pemilu? Bisa serta merta dan dengan enteng mengatasnamakan publik,” ucap Hendardi.

Menurutnya, jika hanya ICW atau PUSAKO dan lembaga lainnya yang merasa sejak awal Pansel dibentuk mereka selalu mengkrituk. Karena memang sangat mungkin memiliki vested interest.

“Dari mula bekerja Pansel mengundang mereka mendaftar untuk mencalonkan capim KPK tapi sedikit atau malah hampir tidak ada yang maju. Ketika pihak lain maju mendaftar seperti polisi, jaksa atau hakim mereka sewot,” sesal Hendardi.

Terkait polemik LHKPN, kata Hendardi, baru kali ini dipermasalahkan terkait pelaporan LHKPN. Dia menegaskan tidak ada yang berbeda pada proses seleksi Capim KPK 2015 lalu.

Tidak ada persyaratan yang berbeda dari periode sebelum-sebelumnya. Ketika pendaftaran mereka disyaratkan membuat pernyataan tertulis di atas meterai akan menyerahkan LHKPN jika terpilih dan nanti jika terpilih syarat itu akan ditagih,” tegas Hendardi.

Sebelumnya, KPK mencatat dari 40 peserta capim setidaknya terdapat 13 orang yang belum mendaftarkan atau menyerahkan LHKPN. Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak merinci apakah ke-13 orang itu seluruhnya penyelenggara negara atau ada dari unsur lain.

“Kalau dilihat dari data yang ada variasi calon-calon lain yang totalnya 27 orang, jadi yang sudah melaporkan kekayaannya ada 27 orang,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8).

Meski 27 orang itu tercatat sudah melaporkan harta kekayaannya, tidak semuanya mematuhi aturan pelaporan periodik. Diketahui setiap tahun di rentang 1 Januari hingga 31 Maret 2019 penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN.

“Terdapat sejumlah PN yang pernah melapor, namun tidak mematuhi aturan pelaporan Periodik setiap tahun, khususnya Tahun 2019. Baik yang tidak lapor periodik ataupun terlambat dari waktu seharusnya,” pungkas Febri.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Ertiga Cita Rasa Crossover, Begini Tampang Aslinya - Gudang Berita Viral Ertiga Cita Rasa Crossover, Begini Tampang Aslinya
Kamis, 22 Agu 2019, 06:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Siang Ini Awan Selimuti Langit Jakarta  - Gudang Berita Viral Siang Ini Awan Selimuti Langit Jakarta
Kamis, 22 Agu 2019, 06:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Bursa Saham AS Naik Respon Data Kuartalan  - Gudang Berita Viral Bursa Saham AS Naik Respon Data Kuartalan
Kamis, 22 Agu 2019, 06:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print