Minggu, 20 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Jumat, 04 Okt 2019, 15:00:08 WIB, 5 View Tim Redaksi, Kategori : News
Kelurahan Panen Keluhan Penonaktifan JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Kelurahan menjadi salah satu pihak yang menerima komplain penonaktifan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-kartu Indonesia sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) yang mendadak. Tidak sedikit warga yang melayangkan protes keras hingga melontarkan ancaman. Kurangnya sosialisasi soal mengaktifkan lagi kartu tersebut membuat banyak warga yang mengeluh Sejak Rabu (2/10) hingga kemarin (3/10) petugas kantor Kelurahan Pacar Keling diramaikan oleh protes dari warga yang tidak bisa menggunakan kartu JKN-KIS penerima bantuan iuran (PBI).

Namun, pihak kelurahan malah belum mengetahui hal tersebut jika tidak mendapat pengaduan dari warga. ”Makanya kami instruksikan untuk datang ke kantor dinas kesehatan (dinkes, Red) dan menanyakan hal itu. Karena kami sebenarnya belum dapat arahan apa pun dari dinkes,” ucap Sri Sukariati, salah seorang petugas kelurahan, kemarin (3/10).



Warga, lanjut dia, mengikuti saran tersebut. Sialnya, dinkes mengomando warga untuk kembali ke kelurahan. Tanpa arahan apa pun. Merasa dipingpong, warga semakin protes ke kelurahan. ”Kami juga bingung harus bagaimana,” ucap dia.

Sri Sukariati berinisiatif untuk bertanya ke dinkes terkait solusi bagi warga tersebut. ”Kami diberi solusi untuk dua hal. Jika warga itu berobat ke faskes dalam keadaan mendesak, akan kami buatkan SKM (surat keterangan miskin, Red) dengan warga melampirkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan (faskes),” jelasnya.

Namun, untuk membuat SKM itu, pihak kelurahan harus konfirmasi kepada diskominfo. Jika tidak mendesak, kelurahan akan melakukan e-pemutakhiran data. Yakni, pendaftaran pengaktifan kembali kepesertaan PBI. ”Mayoritas itu terjadi pada peserta PBI APBN,” lanjutnya.

Sementara itu, protes dari warga juga diterima Kelurahan Gunung Anyar. Lurah Gunung Anyar Hilda Fairuz Rochma menyatakan menerima komplain dari salah seorang warga. ”Benar ada yang komplain ke kami. Ada misinformasi, katanya kami pihak yang menonaktifkan kartu milik warga itu,” katanya.

Penjelasan yang diberikan kelurahan nyatanya tidak bisa begitu saja diterima warga. Ancaman pun sempat dilontarkan ke kelurahan. ”Kami sudah jelaskan bahwa penonaktifan itu datang dari pusat,” tegasnya.

Berbeda dengan di Pacar Keling, di Kelurahan Gunung Anyar kejadian itu menimpa warga yang mendapat fasilitas pembayaran dari APBD. Saat datang ke puskesmas, warga diarahkan ke kelurahan.

Pembekuan kartu jaminan kesehatan juga dirasakan warga di Kelurahan Simomulyo Baru. Lurah Simomulyo Habib menuturkan, setidaknya ada lima warga yang mengadu sejak Rabu (2/10). Kelurahan berjanji memastikan hal itu. ”Sayang, akses untuk upload berkas-berkas persyaratannya baru bisa dibuka Kominfo hari ini. Jadi, mereka bisa mengambil SKTM per hari ini,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Berkas persyaratan yang dimaksud Habib adalah pengisian data, identitas, dan surat rekomendasi dari puskesmas. Itu diperlukan untuk bisa menerbitkan dan mencetak SKTM legal. Kartu tersebut bisa langsung dipakai sebagai pengganti sementara JKN-KIS PBI.

Habib juga akan memverifikasi warga yang mengurus kembali kartu tersebut. Setelah memastikan kondisinya benar-benar tidak mampu, pihaknya akan mendaftarkan kembali warga tadi. Agar bisa kembali mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan seperti sedia kala. ”Kami daftarkan ulang supaya kartunya bisa aktif lagi kalau memang betul-betul layak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Simomulyo Baru mendapatkan jatah kartu Indonesia sehat (KIS) untuk 3.234 warga. Simomulyo Baru merupakan kelurahan di Kecamatan Sukomanunggal yang mendapat KIS paling banyak.

Kelurahan dan warga berharap adanya sosialisasi dari dinkes. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian prosedur saat ada yang melapor.

Pengaktifan Kartu Butuh Waktu Lama

SURABAYA, Jawa Pos – Banyaknya warga yang dinonaktifkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan mendapat sorotan dari DPRD Surabaya. Para legislator meminta pemkot serius dalam mendata warga yang kurang mampu. Sebab, tidak sedikit warga miskin yang justru status PBI-nya dicoret.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengaku mendapat keluhan dari beberapa warga yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Tapi, kartu BPJS PBI yang dimiliki tidak bisa dipakai untuk berobat. Setelah dikroscek, namanya tidak masuk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Reni, ada proses yang tidak tuntas di lapangan. Dipastikan ada human error yang mengakibatkan data MBR tidak valid. Bisa dari petugas kelurahan yang mendata atau petugas di dinas sosial (dinsos) maupun dinas kesehatan (dinkes) yang memasukkan data. ”Ada 100 ribu warga yang kartu PBI-nya dinonaktifkan,” ujar dia kemarin (3/10).

Yang jelas, perlu ada pemutakhiran data MBR agar penerima PBI tepat sasaran. Petugas harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga yang akan didata. Mulai rumah, pekerjaan, hingga kondisi ekonominya sehari-hari ”Jangan sampai ada penderita penyakit kronis atau penyakit tertentu yang butuh akses kesehatan tidak terlayani hanya karena kondisinya tidak mampu,” jelasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, sosialisasi yang dilakukan terkait kepesertaan PBI juga kurang maksimal. Sebab, banyak warga yang tidak tahu proses administrasi yang harus ditempuh untuk mengaktifkan lagi kartu yang dimiliki.

Reni mencontohkan salah seorang warga di Kelurahan Jagir, Wonokromo, yang baru ditemui Rabu (2/10). Warga bernama Andreas itu menderita penyakit gagal ginjal. Jadwal cuci darahnya Rabu dan Sabtu. Karena kartu BPJS PBI-nya dinonaktifkan, dia tidak bisa berobat. ”Harus mengurus dulu,” katanya.

Diperlukan waktu yang lama untuk mengurus administrasi agar kartunya bisa kembali aktif. Mulai surat keterangan miskin (SKM) ke kelurahan, lalu mendatangi kantor dinsos dan dinkes untuk mengaktifkan kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan. Kemudian, warga masih harus menunggu lagi proses di BPJS Kesehatan.

Untuk mempersingkat waktu, Reni menyarankan pemkot melalui kelurahan mendata kembali warga yang kartu BPJS PBI-nya dinonaktifkan. Jika kondisinya memang kurang mampu, statusnya bisa diaktifkan kembali. ”Untuk update data MBR bisa menyusul, karena penetapannya menunggu SK wali kota. Itu bakal lama lagi,” terangnya.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat Khusnul Khotimah menyatakan, data MBR harus diperbarui dua tahun sekali. Sebab, itu bakal berpengaruh ke banyak hal. Tidak hanya di layanan kesehatan. ”Warga yang harusnya mendapat layanan pendidikan gratis jadi tidak dapat hanya karena datanya tidak update,” ucapnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Inspirasi Pakaian Hitam Putih dari Kate Middleton saat di Pakistan - Gudang Berita Viral Inspirasi Pakaian Hitam Putih dari Kate Middleton saat di Pakistan
Minggu, 20 Okt 2019, 12:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Umuh Mundur dari Calon Exco, Pilih Dukung Tommy Apriantono - Gudang Berita Viral Umuh Mundur dari Calon Exco, Pilih Dukung Tommy Apriantono
Minggu, 20 Okt 2019, 12:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Kirim Karangan Bunga, AHY Ucapkan Selamat dan Sukses Untuk Ma’ruf Amin - Gudang Berita Viral Kirim Karangan Bunga, AHY Ucapkan Selamat dan Sukses Untuk Ma’ruf Amin
Minggu, 20 Okt 2019, 12:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print