Selasa, 12 November 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 31 Okt 2019, 17:00:11 WIB, 3 View Tim Redaksi, Kategori : News
Kabar Baik! Penghasilan Tambahan untuk ASN Bakal Naik Lagi - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Aparatur sipil negara (ASN) tampaknya mendapat ‘angin segar’ sehubungan dengan kesejahteraan mereka. Sebab, Pemkot Bontang, Kalimantan Timur, merencanakan peningkatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada APBD 2020. Besarannya seperti sebelum 2016.

Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, rencana ini merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah itu sifatnya merespons keluh kesah di lingkup ASN. “Akan dikembalikan seperti dulu kala. Saya rasa mampu untuk menaikkannya kembali,” kata Basri sebagaimana diberitakan Prokal.co (Jawa Pos Group), Kamis (31/10).



Pengembalian ini sesuai regulasi yang berlaku. Termasuk dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Diketahui, APBD Bontang tahun depan yakni sebesar Rp 1,5 triliun.

Meski demikian, upaya ini harus mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Salah satunya dengan kesepakatan wakil rakyat di Bontang Lestari (Sekretariat DPRD, Red).
“Nanti masih ada pembahasan antara pemerintah dan DPRD. Ayo wacana ini dibahas bersama secara kolektif kolegial,” ucapnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu terjadi pengurangan TPP dan gaji honorer. Sebab, Pemkot Bontang terdampak ‘tsunami anggaran’. Akibatnya, TPP yang semula besarannya mencapai Rp 4 juta per bulan dipotong hingga Rp 1,25 juta. “Dulu turun karena APBD anjlok menjadi Rp 900 miliar. Saat ini sudah tinggi, maka dinaikkan lagi,” tutur dia.

Sementara itu, anggota DPRD Nursalam menyebut, kenaikan TPP harus mendapat persetujuan dewan. Hal ini diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lantas, politikus Golkar tersebut pun menegaskan bahwa usulan ini belum mendapat persetujuan.

“Jangan sampai besok itu (hari ini), jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD, seakan-akan telah mendapat persetujuan. Pasal penjelas regulasi itu berbunyi persetujuan DPRD diberikan bersamaan saat pembahasan KUA-PPAS sebelum penandatanganan. Sementara saat ini belum ada penandatanganan,” tegas pria yang akrab disapa Salam itu.

Menurutnya, hal ini menjadi penting supaya legislator tidak mmberikan persetujuan di luar prosedur yang ada. Sebab, nantinya implikasi hukum bakal diterima wakil rakyat bila itu terjadi. “Ketika pemerintah mengajukan dan dewan menyetujui tanpa prosedur, pasti dewan menjadi sasaran tembak. Saya harap taat pada PP 12/2019,” pungkasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: viral, berita viral, hot news, news, gudang berita viral, jawapos, tribunnews, kompas, Kabar Baik! Penghasilan Tambahan untuk ASN Bakal Naik Lagi

Tag: News



Kekurangan Pembayaran PBI Bisa Dipenuhi dengan APBN Tahun Berjalan - Gudang Berita Viral Kekurangan Pembayaran PBI Bisa Dipenuhi dengan APBN Tahun Berjalan
Selasa, 12 Nov 2019, 13:00:13 WIB, Dibaca : 0 Kali
Divonis 1 Tahun 5 Bulan, Pelawak Qomar Ajukan Banding - Gudang Berita Viral Divonis 1 Tahun 5 Bulan, Pelawak Qomar Ajukan Banding
Selasa, 12 Nov 2019, 13:00:13 WIB, Dibaca : 0 Kali
Hadapi Bonus Demografi, Mendagri Tito: Indonesia Butuh SDM Unggul - Gudang Berita Viral Hadapi Bonus Demografi, Mendagri Tito: Indonesia Butuh SDM Unggul
Selasa, 12 Nov 2019, 13:00:13 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print