Senin, 21 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 02 Okt 2019, 18:00:07 WIB, 4 View Tim Redaksi, Kategori : News
Jokowi Diminta Tegas Terbitkan Perppu Jika Dukung Pemberantas Korupsi - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Sejumlah akademisi mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti Guru Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, yang menilai Perppu KPK sangat diperlukan untuk mengembalikan marwah KPK dalam kinerja memberantas korupsi.

“Kita sepakat korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, oleh sebab itu dibutuhkan lembaga dengan kewenangan yang juga luar biasa,” kata Haris dalam diskusi ‘Urgensi Perppu KPK’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).



Haris menuturkan, revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah sangat mempengaruhi kinerja KPK. Khususnya beberapa pasal yang menjadi perdebatan, merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

Peneliti yang konsen terhadap isu pemberantasan korupsi menyebut, sejumlah yang melemahkan KPK seperti dewan pengawas dan izin penyadapan. Haris memandang, KPK selama ini dinilai tidak pernah melakukan pelanggaran soal cara dan metode dari lembaga antikorupsi tersebut melakukan penyadapan.

Oleh karenanya, penerbitan Perppu KPK lanjut Haris, akan menjadi bentuk sikap konsisten Presiden Joko Widodo terhadap visi, serta komitmennya dalam menegakkan pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih.

“Nah, komitmen dan visi itu hanya bisa ditegakkan apabila KPK itu sungguh-sungguh memiliki kekuatan,” tegas Haris.

Senada dengan Haris, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Dia menyebut, Jokowi seharusnya tidak takut dengan ancaman partai koalisi. “Mudah-mudahan presiden istiqomah untuk mengeluarkan Perppu, tidak kalah berdebat dengan partai, tidak takut dengan berbagai narasi ancaman ancaman partai,” ujar Donal.

Donal memandang, sebagai pimpinan tertinggi negara seharusnya Jokowi mempunyai sikap tegas untuk mengeluarkan kewenangannya. Bukan malah diarahkan oleh partai politik.

“Presiden itu di atas partai, jangan sampai presiden itu seolah-olah berada di ketiak partai untuk memutuskan hal hal yang seperti ini,” sambungnya.

Donal melihat, Jokowi tengah dipengaruhi lingkaran politiknya supaya masyarakat melakukan gugatan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai opsi pertama. Menurutnya, opsi tersebut terbalik dan justru Perppu adalah ruang korektif yang tepat.

“Itu keinginan partai partai sejumlah orang orang di lingkaran presiden, itu menurut saya opsi yang terbalik, mestinya Perppu adalah tindakan yang korektif karena penyelesaian secara administratif, perdata maupun sampai pidana ruang korektif itu dibuka terlebih dahulu baru upaya gugatan sebagai upaya terakhir,” tegasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Asetku Tawarkan Return hingga 22 Persen - Gudang Berita Viral Asetku Tawarkan Return hingga 22 Persen
Senin, 21 Okt 2019, 09:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Rasiman: Madura United Masih Underdog untuk Mengejar Bali United - Gudang Berita Viral Rasiman: Madura United Masih Underdog untuk Mengejar Bali United
Senin, 21 Okt 2019, 09:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Riset Ilmiah: Jasad Syuhada tak Membusuk  - Gudang Berita Viral Riset Ilmiah: Jasad Syuhada tak Membusuk
Senin, 21 Okt 2019, 09:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print