Kamis, 17 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 07 Okt 2019, 17:00:09 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
Gerindra Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK, tapi ini Syaratnya - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Publik terus meminta supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ bisa menerbitkan Perppu KPK. Sehingga dapat menganulir UU KPK hasil revisi yang baru disahkan belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, ‎anggota Fraksi Gerindra di DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan sepakat apabila Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Namun bukan untuk membatalkan UU KPK. Melainkan untuk membatalkan ketentuan bahwa Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden.



“Sepanjang berkaitan dengan pangaturan soal Dewan Pengawas sesuai dengan usulan kami,” ujar Supratman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/10).

Supratman menjelaskan, sikap Gerindra mengenai Dewan Pengawas adalah sebaiknya dipilih oleh masing-masing lembaga, yaitu oleh Presiden, DPR, dan KPK itu sendiri. Dengan demikian, Dewan Pengawas tidak hanya dipilih oleh kepala negara.

‎”Bahwa sebaiknya Dewan Pengawas itu dipilih oleh lembaga, dari Presiden, dari DPR dan satu dari internal KPK sebagai ex-officio, itu suatu hal yang bagus. Kami akan beri support menyangkut soal itu‎,” katanya.

Supratman mengatakan, sebelum Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, maka sebaiknya juga perlu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Sebab revisi UU KPK tersebut sudah diketok palu menjadi UU.

“Tidak ada salahnya Presiden mengundang, meminta pendapat dari ketua ketua umum partai politik yang ada,” ungkapnya.

Namun demikian Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk bisa menentukan kebijakannya. Dia yakin, Presiden sudah punya kalkulasi yang matang perlu atau tidak diterbitkannya Perppu KPK ini.

“Nah jadi kita menunggu saja soal Presiden mau mengeluarkan Perppu. Itu hak konstitusional Presiden, tidak bisa kita halangi,” pungkasnya.

Sebelumnya, desakan supaya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus disuarakan. Mulai dari akademisi, pegiat korupsi, dan mahasiswa. Mereka menilai UU KPK ini akan membuat lemah lembaga antirasuah.

Survei opini publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan publik setuju jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Hasilnya, sebanyak 70,9 persen responden setuju bahwa UU KPK hasil revisi dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

“Sebanyak 70,9 persen publik yang tahu revisi UU KPK, yakin bahwa UU KPK yang baru melemahkan KPK, dan yang tidak yakin sebaliknya hanya 18 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Erian Hotel Jakarta Pusat, Minggu (6/10).

Menurut dia, dari responden yang yakin itu, sebanyak 76,3 persennya kemudian meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Sementara itu, yang menolak Perppu KPK hanya 12,9 persen.

“Lebih 3/4 publik yang mengetahui revisi UU KPK, menyatakan setuju Presiden keluarkan Perppu. Aspirasi publik menilai UU KPK melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jalan keluarnya adalah mengeluarkan Perppu. Dan (Perppu) itu kewenangan Presiden,” jelas Djayadi.

Survei dilakukan 4 hingga 5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden LSI sebelumnya yang jumlahnya 23.760 orang dan mempunyai hak pilih.‎




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Pakai Rompi Oranye dan Tangan Diborgol, Wali Kota Medan Bungkam - Gudang Berita Viral Pakai Rompi Oranye dan Tangan Diborgol, Wali Kota Medan Bungkam
Kamis, 17 Okt 2019, 08:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Sikap Suami Ketika Istri Kelelahan  - Gudang Berita Viral Sikap Suami Ketika Istri Kelelahan
Kamis, 17 Okt 2019, 08:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
 PBB juga Cemaskan Dampak Perang Tarif AS dan Eropa  - Gudang Berita Viral PBB juga Cemaskan Dampak Perang Tarif AS dan Eropa
Kamis, 17 Okt 2019, 08:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print