Kamis, 19 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Jumat, 30 Agu 2019, 15:00:06 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
Gelar Uji Publik Ganjil Genap, Pemprov DKI Kaji Penandaan Taksi Online - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah melakukan uji publik terhadap kebijakan perluasan ganjil genap pada Kamis (29/8). Dalam diskusi bersama ini, turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk pengemudi taksi online.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan secara umum respon masyarakat positif. Khusus untuk angkutan online memang ada permintaan untuk dikecualikan dari kebijakan perluasan ganjil genap. “Intinya mereka ingin ada pengaturan tentang penandaan terhadap angkutan online,” ujar Syafrin saat dihubungi, Jumat (30/8).



Namun, sejauh ini pemprov DKI belum bisa mengabulkannya. Sebab penandaan angkutan online telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan putusan tidak membolehkan angkutan online diberi penanda. “Artinya jika pak Gubernur kita melakukan penandaan kan, bertabrakan dengan norma di atas,” tambah Syafrin.

Untuk itu, pemprov DKI masih berusaha mencari solusi bagi pengendara taksi online. Salah satu yang akan diupayakan yakni melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kepolisian. “Kita akan dorong terhadap kodifikasi dilakukan Korlantas. Kita sudah koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat,” tegas Syafrin.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa dari uji publik ini masyarakat memahami perluasan ganjil genap ini untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Sebab selama ini, diketahui tingkat polusi udara di Jakarta sudah cukup parah.

Diketahui, dari data Dishub DKI, total ada 9.200 unit angkutan online di Jakarta. Angka itu belum termasuk angkutan online yang berasal dari pinggiran Jakarta. Jika ditotal seluruh angkutan online yang ada di Jabodetabek angka mencapai puluhan ribu unit.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) memutuskan melakukan perluasan ganjil genap (gage) terhadap 16 ruas jalan di Ibukota yang dibagi dalam 4 koridor. Total ruas jalan yang kenakan gage adalah 25, mengingat sebelumnya sudah ada 9 ruas jalan yang diterapkan. Hal ini seiring degan diterbitkannya Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di Jakarta.

Perluasan gage ini meliputi, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang).

Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari (sampai simpang Jalan RE Martadinata).

Sementara itu, untuk waktu pelaksanaan tetap diberlakukan 2 waktu. Yakni pagi pukul 06.00-10.00. Sedangkan untuk yang sore ditambah durasinya dari pukul 16.00-21.00. Lebih lama 1 jam dari sebelumnya.

Pemprov juga menghapus kebijakan pengecualian terhadap on off ramp tol. Jika sebelumnya kendaraan dari luar area gage yang hendak masuk jalan tol atau dari jalan tol yang keluar ke jalan arteri gage mendapat pengecualian, kali ini aturan itu tidak berlaku.

Kebijakan perluasan gage ini akan disosialisasikan kepada warga mulai hari ini sampai 8 September mendatang. Sedangkan untuk uji coba pelaksanaannya mulai 12 Agustus hingga 6 September. Memasuki 9 September sudah diberlakukan penindakan bagi yang melanggar.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Hadangan Penalti Ter Stegen Picu Polemik karena Dinilai Langgar Aturan - Gudang Berita Viral Hadangan Penalti Ter Stegen Picu Polemik karena Dinilai Langgar Aturan
Kamis, 19 Sep 2019, 17:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Banding Ratna Sarumpaet Ditolak Pengadilan Tinggi Jakarta - Gudang Berita Viral Banding Ratna Sarumpaet Ditolak Pengadilan Tinggi Jakarta
Kamis, 19 Sep 2019, 17:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
KUHP Baru, Dokter Lakukan Aborsi Karena Darurat Tidak Bisa Dipidana - Gudang Berita Viral KUHP Baru, Dokter Lakukan Aborsi Karena Darurat Tidak Bisa Dipidana
Kamis, 19 Sep 2019, 17:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print