Senin, 14 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 26 Sep 2019, 16:00:17 WIB, 8 View Tim Redaksi, Kategori : News
Emoh Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Disebut Balas Budi ke Partai Koalisi - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Desakan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi UU 30/2002 terus bermunculan. Tak hanya disuarakan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat, desakan serupa juga datang dari kalangan akademisi.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar sepakat dengan dikeluarkannya Perppu oleh Presiden. Menurut Fickar, keputusan mengeluarkan Perppu ini bisa meredam persepsi publik bahwa Presiden Jokowi ingin melemahkan KPK.



“Kalau Presiden Jokowi tidak mau mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru, maka dapat disimpulkan ternyata memang benar Presiden telah berselingkuh dengan DPR untuk melemahkan KPK,” kata Fickar kepada gudangberitaviral.com, Kamis (26/9).

Fickar meyakini, kinerja lembaga antirasuah akan loyo jika tetap berjalan dengan menggunakan payung hukum yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah tersebut. “Kita akan menyaksikan KPK mati pelan-pelan, terkooptasi oleh lembaga penegak hukum lain,” kata Fickar.

Selain berpotensi melemahkan kinerja KPK, lanjut Fickar, undang-undang yang baru dapat menggangu independensi lembaga antirasuah tersebut. Buntutnya, kata dia, akan banyak korupsi berjamaah yang tidak terjangkau oleh KPK.

Atas dasar itu ia berharap Presiden Jokowi mau mengeluarkan Perppu KPK. Kecuali, Presiden Jokowi memang tengah ‘membalas budi’ partai-partai koalisi.

“Sepertinya diduga Presiden sedang membayar utangnya kepada partai koalisi. Sehingga kenyataannya perubahan itu melemahkan, tapi disebut menguatkan,” sesal Fickar.

Untuk diketahui, meski menolak mengeluarkan Perppu KPK, namun Presiden Jokowi mempersilakan pihak-pihak yang berkeberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pesan Jokowi itu disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Rabu (25/9).

“Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yasonna menegaskan bahwa negara memiliki mekanisme konstitusional. “Kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi. Gitu aja,” cetus politikus PDIP itu.

Saat disinggung bahwa menerbitkan Perppu juga merupakan jalur konstitusional, Yasonna berdalih, belum cukup alasan untuk mengambil langkah tersebut. Menurut dia, desakan publik yang masif tidak memenuhi unsur keterdesakan.

“Janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah nggak percaya kepada MK,” tukasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Ganda Putra Raih Emas di Kejuaraan Dunia Junior  - Gudang Berita Viral Ganda Putra Raih Emas di Kejuaraan Dunia Junior
Senin, 14 Okt 2019, 06:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Bank Ini Ingatkan Deal AS-China Hanya Menunda  - Gudang Berita Viral Bank Ini Ingatkan Deal AS-China Hanya Menunda
Senin, 14 Okt 2019, 06:00:05 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Main 10 Orang Jerman Bekuk Estonia 3-0  - Gudang Berita Viral Main 10 Orang Jerman Bekuk Estonia 3-0
Senin, 14 Okt 2019, 06:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print