Senin, 18 November 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Sabtu, 02 Nov 2019, 16:00:10 WIB, 4 View Tim Redaksi, Kategori : News
DPR Minta BPJS Kaji Ulang Kenaikan Iuran - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Kenaikan iuran BPJS masih menuai kritik dari banyak pihak karena dianggap memberatkan rakyat kecil. Oleh karena itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kurniasih Mufidayati berharap pemerintah bisa mencari cara lain dalam mengurangi defisit BPJS Kesehatan.

“Tentu kita support perbaikan manajemen BPJS Kesehatan karena ada beberapa rekomendasi perbaikan IKN. Mangkanya rapat 2 September minta mencari akar masalah, validitas data dan selain persoalan kepesertaan ada biaya manfaat,” ujar Kurniasih di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).



Dia menuturkan, DPR tidak pernah menyetujui kenaikan iuran BPJS. Bahkan menurut dia dalam rapat bersama pada 2 September 2019 di Komisi IX, tidak ada kesimpulan soal iuran BPJS Kesehatan akan naik.

“Walaupun saya tidak di sana (dalam rapat) saya sudah baca laporan rapat gabungan dengan Komisi XI, Kemensos, Kemenkeu, BPJS Kesehatan dan memang betul dalam poin kesimpulan di poin kedua disampaikan Komisi XI dan IX menolak kenaikan premi,” jelasnya.

Maka dari itu, jika pada akhirnya iuran dinaikkan namun defisit tak berkurang, maka akan membuat masalah baru dan jadi beban besar pada masyarakat. Oleh karenanya, dia berharap kesimpulan rapat di Komisi IX tidak diabaikan. “Jadi kami harap kenaikan iuran BPJS ditinjau ulang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menilai langkah presiden menaikan iuran BPJS merupakan kebijakan strategis. Dengan begitu, diharapkan defisit bisa semakin ditekan.

“Kita berharap dengan penyesuaian iuran bukan tidak secara instan pasti defisit tertanggulangi 2019, tapi gerakan untuk ke sana itu 2020 kita akan lebih lapang bernapas lega,” ucapnya.

Apabila defisit semakin menipis, dampaknya bisa pada proses pembayaran ke rumah sakit yang lebih lancar. Dengan begitu, pelayanan kepada peserta BPJS akan semakin baik. “Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan untuk konsentrasi penuh memberikan layanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Pasal 29 Perpres 75/2019 menetapkan kenaikan iuran kategori PBI sebesar Rp 42.000 dari Rp 23.000 per orang per bulan. Kenaikan iuran PBI ini berlaku surut per 1 Agustus 2019 untuk 96,6 juta PBI (APBN) dan 37 juta PBI yang ditanggung (APBD).

Tidak hanya menaikan iuran peserta JKN-KIS kategori PBI, dalam Perpres 75/2019 juga ditetapkan besaran iuran bagi peserta mandiri. Namun kenaikan iuran baru akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.

Peserta ketegori mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan. Kemudian kelas 2 naik dari semula Rp 51.000 jadi Rp 110.000, sedangkan kelas 1 naik menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.0000.

Sementara itu, untuk kategori pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, dan Polri besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji setiap bulannya. Dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dibayarkan peserta dengan batas maksimal gaji Rp 12 juta.




Sumber: jawapos.com

Tag: viral, berita viral, hot news, news, gudang berita viral, jawapos, tribunnews, kompas, DPR Minta BPJS Kaji Ulang Kenaikan Iuran

Tag: News



Daihatsu Jalankan Strategi Tepat, Penjualan Meningkat - Gudang Berita Viral Daihatsu Jalankan Strategi Tepat, Penjualan Meningkat
Senin, 18 Nov 2019, 22:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Soal Ahok, SP Diingatkan untuk Tak Bawa-bawa Politik ke Urusan Bisnis - Gudang Berita Viral Soal Ahok, SP Diingatkan untuk Tak Bawa-bawa Politik ke Urusan Bisnis
Senin, 18 Nov 2019, 22:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali
Mendagri Ingin Bertemu Kepala Daerah yang Tak Lakukan Politik Uang - Gudang Berita Viral Mendagri Ingin Bertemu Kepala Daerah yang Tak Lakukan Politik Uang
Senin, 18 Nov 2019, 22:00:08 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print