Senin, 14 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 03 Okt 2019, 21:00:09 WIB, 9 View Tim Redaksi, Kategori : News
DPR dan Demokrasi Pascaelektoral - Gudang Berita Viral

PELANTIKAN anggota DPR yang baru didahului dan diiringi serangkaian demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para mahasiswa di sejumlah kota besar. Titik tolak demonstrasi itu adalah DPR yang dianggap enggan mendengar suara rakyat dalam membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Adanya anggapan bahwa DPR enggan mendengar suara rakyat tersebut tidak terlepas dari pandangan bahwa demokrasi itu berhenti pada proses elektoral. Demokrasi semata-mata dipandang dari dimensi kontestasi publik (public contestation) dalam pemilihan pejabat-pejabat publik, termasuk anggota DPR. Ketika para anggota DPR(D) sudah terpilih, misalnya, demokrasi yang melibatkan rakyat dianggap sudah selesai. Demokrasi lalu berpindah ke ranah elitis, yang hanya melibatkan para wakil yang telah dipilih tersebut.



Demokrasi tentu tidak sesederhana itu. Di samping dimensi keikutsertaan publik, ada dua dimensi lain dari demokrasi itu. Yang pertama adalah adanya partisipasi dalam proses-proses politik, terutama sekali terkait dengan proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Yang kedua adalah adanya hak-hak sipil dan hak-hak politik yang dimiliki semua warga negara. Dimensi yang terakhir itu penting agar public contestation dan partisipasi tersebut terjamin pelaksanaannya.

Apakah pelantikan anggota DPR yang baru ini memungkinkan demokrasi tidak berhenti sampai pada proses elektoral saja? Bagi para penganut cara pandang yang sinis, jawabannya sederhana: ”Tidak!” Tidak akan ada banyak perubahan dari apa yang dilakukan para wakil rakyat itu. Yang ada hanyalah status baru yang melekat, yaitu anggota DPR periode 2019–2024.

Adalah Robert Michels orang yang sinis terhadap demokrasi. Setelah lama mencermati praktik demokrasi yang melibatkan partai-partai politik, dia menemukan apa yang disebut sebagai ”hukum besi oligarki”. Para elite yang awalnya berbondong-bondong dekat dengan rakyat, ingin memperoleh dukungan dari rakyat, pada akhirnya terjebak pada situasi di mana mereka akhirnya masuk ke dalam ”oligarki-oligarki”.

Tetapi, bagi yang lebih optimistis, seperti Albert Hirschman, proses demokrasi itu memungkinkan apa yang disebut sebagai ”voice” dan ”exit”. Mengingat di dalam demokrasi itu terjamin adanya hak-hak sipil dan hak-hak politik, warga negara dimungkinkan melakukan penyuaraan-penyuaraan tentang apa yang menjadi aspirasinya. Para elite, termasuk para anggota DPR itu, mau tidak mau harus mendengar apa yang disuarakan para konstituennya. Mengapa demikian?

Kalau tidak, rakyat yang telah memilihnya bisa melakukan apa yang disebut sebagai exit. Rakyat yang menjumpai anggota DPR yang tidak mau mendengar suara mereka, juga DPR yang tetap jalan dengan keputusannya sendiri atau apa yang disebut sebagai disconnect electoral, akan menghukumnya berupa tidak bersedia memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.

Apa yang terjadi belakangan ini tidak sama persis dengan apa yang dikatakan Hirschman itu. Setelah memandang DPR benar-benar tidak mau mendengar apa yang disuarakan rakyat, para mahasiswa tersebut melakukan gelombang voice besar-besaran, berupa tekanan-tekanan fisik sekaligus gagasan.

Tekanan itu pada akhirnya membuat DPR bersedia ”mendengar”. Sejumlah RUU yang awalnya akan diputuskan di akhir masa jabatan DPR periode 2014–2019 ditunda penetapannya. Bahkan, DPR juga sudah mulai ”membuka hati” untuk kemungkinan dilakukannya perubahan terhadap apa yang telah diputus seperti UU tentang KPK –meski sampai sekarang belum diputuskan.

Berbeda dengan pelantikan anggota DPR sebelumnya yang didorong semangat untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, pelantikan DPR periode 2019–2024 sejak awal telah ditandai suara kritis dari publik. Sebelum mereka bermetamorfosis ke dalam jaringan oligarki-oligarki, para mahasiswa telah memberikan peringatan berupa voice yang cukup besar.

Memang sebagian tuntutan mahasiswa itu telah dikabulkan. Tetapi, mahasiswa sepertinya belum puas. Isu utama yang mendorong gerakan mahasiswa belakangan adalah masalah korupsi. Selama ini pandangan yang terbangun di publik adalah korupsi telah menjadi problem besar dalam pengelolaan negara dan KPK sudah dipersepsi sebagai institusi tepercaya untuk mengatasi masalah korupsi.

Karena itu, ketika terdapat isu tentang pelemahan KPK melalui revisi UU yang mengaturnya, para mahasiswa melakukan konter wacana dan aksi perlawanan. Karena itu pula, aksi perlawanan, bisa saja, akan terus berlanjut. DPR baru dalam konteks semacam itu menghadapi tantangan: berproses menuju terjadinya disconnect electoral sebagaimana sebelumnya ataukah menjadi bagian dari bangunan baru tentang adanya koneksi berkelanjutan di dalam berdemokrasi.

Tekanan dari mahasiswa yang terjadi belakangan memang mau tidak mau harus membuat DPR berpikir lebih panjang tentang proses yang akan dilalui. Mengikuti hukum besi oligarki bisa jadi merupakan pilihan alamiah yang dapat mereka ambil. Pilihan demikian bisa saja terjadi, tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa ”hukuman” berupa ”exit” yang dilakukan para pemilih tidak sepenuhnya terjadi. Tidak sedikit para wakil rakyat yang tidak bagus kerjanya terpilih kembali. Pengalaman adanya NPWP (nomer piro wani piro) di sebagian pemilih membuat para wakil itu tetap percaya diri akan terpilih lagi sekiranya mereka mampu memenuhi kebutuhan pemilih pragmatis seperti itu.

Tetapi, gerakan yang dilakukan para mahasiswa belakangan ini tidak bisa dipandang enteng. Sebagian besar di antara mereka adalah pemilih pemula dan merupakan pemilih besar di masa-masa yang akan datang. Ketika suara mereka tidak didengar, itu akan menjadi pengalaman dan catatan tersendiri dalam memberikan pilihannya di pemilu-pemilu yang akan datang. Para pemilih itu, bisa jadi, akan benar-benar melakukan ”exit” ketika mendapati wakilnya tidak mau mendengar suaranya.

DPR bisa menjadikan peristiwa belakangan ini sebagai pelajaran. Bahwa sudah menjadi keharusan bagi para wakil rakyat mendengarkan voice rakyat, betatapun kecil voice itu. DPR tidak harus menunggu adanya voice besar-besaran seperti gelombang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa belakangan. Semoga. (*)


*) Kacung Marijan, Guru besar Unair dan wakil rektor Unusa




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Semarak di Puncak Hari Jadi Ke-74 Jawa Timur - Gudang Berita Viral Semarak di Puncak Hari Jadi Ke-74 Jawa Timur
Senin, 14 Okt 2019, 12:00:06 WIB, Dibaca : 1 Kali
Condong ke Street Style, Intip Fashion Item Bergaya JPop di Comic Con - Gudang Berita Viral Condong ke Street Style, Intip Fashion Item Bergaya JPop di Comic Con
Senin, 14 Okt 2019, 12:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Presiden Diminta Terbitkan Perppu - Gudang Berita Viral UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Presiden Diminta Terbitkan Perppu
Senin, 14 Okt 2019, 12:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print