Rabu, 16 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 26 Sep 2019, 09:00:07 WIB, 12 View Tim Redaksi, Kategori : News
Digeruduk Mahasiswa, DPRD Sumbar Teruskan Tuntutan ke Presiden dan DPR - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Unjuk rasa ribuan mahasiswa dan sejumlah dosen dari berbagai perguruan tinggi di Gedung DPRD Sumbar yang awalnya berlangsung damai berakhir tak terkendali, Rabu (25/9). Gedung wakil rakyat itu berhasil dikuasai massa aksi pada sore hari. Namun, sebagian massa malah berbuat anarkistis dengan merusak dan mencoret gedung wakil rakyat itu. Padahal, tuntutan yang disampaikan telah dipenuhi DPRD.

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), mahasiswa dan para dosen berunjuk rasa sejak sekitar pukul 10.30 di halaman gedung DPRD Sumbar dengan tuntutan meminta presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UU KPK. Selanjutnya, meminta pembatalan Rancangan KUHP (RKUHP), RUU Pertanahan dan RUU lainnya yang tidak prorakyat.



Selain itu, mereka juga meminta presiden mengadili pelaku pembakaran hutan termasuk korporasi yang mendalanginya. Lalu, mendesak DPRD Sumbar setuju dengan tuntutan tersebut dan segera menyampaikannya ke pusat.

Tuntutan mahasiswa tersebut dipenuhi Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama sejumlah anggota dewan seperti Afrizal, Hidayat, Suwirpen Suib, Irwan Afriadi, Epi Yandri, Maigus Nasir, Muchlis Yusuf Abit, Mario Syah Johan, dan Mesra.

Irsyad Syafar menandatangani selembar kertas bermaterai yang berisikan tuntutan dari Aliansi Sumbar Melawan. Setelah ditandatangi, mahasiswa meminta surat pernyataan sikap tersebut dikirimkan ke Presiden dan DPR RI. Selanjutnya, Sekretatiat DPRD mengirimkan surat itu menggunakan jasa Pos ke DPR RI dan Presiden.

”DPRD Sumbar mendengarkan aspirasi mahasiswa. Keinginan mereka, surat ditandatangani dan dikirim langsung ke Presiden dan DPR RI kita penuhi,” kata Irsyad.

Meski telah difasilitasi, aksi mahasiswa ternyata terus berlanjut di halaman utama DPRD. Sekitar pukul 14.00 mulai terjadi aksi pelemparan ke arah petugas kepolisian di depan pintu utama. Setelah aksi terkendali, sekitar pukul 14.30, disepakati 50 orang perwakilan mahasiswa berdialog dengan sejumlah anggota dewan dan Sekretaris DPRD Raflis di ruang khusus II. Akan tetapi, di saat bersamaan, massa merangsek masuk gedung. Petugas kepolisian tak kuasa membendung upaya massa dalam jumlah banyak tersebut.

Awalnya, mahasiswa hanya bersorak dan menyanyikan sejumlah lagu nasional. Namun tak berselang lama, aksi perusakan oleh massa tak terelakkan. Meski ada mahasiswa yang mencoba menghentikan, namun massa tetap saja melakukan perusakan. Berbagai fasilitas di gedung jadi porak-poranda, termasuk ruangan fraksi dan sidang paripurna.

Meja dan kursi dirusak, kaca dipecah, sound system serta perangkat elektronik lainnya. Bahkan ruangan pimpinan DPRD di lantai dua juga menjadi sasaran. Fasilitas di ruangan itu tak luput dari amuk massa. Koleksi buku di Ruang perpustakaan DPRD di lantai 3 juga dibuang ke luar ruangan. Tak sampai disitu, sejumlah barang dibakar di halaman samping gedung. Dinding dalam gedung dicoret-coret dengan berbagai tulisan penuh kemarahan dan ditulis dengan kata tak senonoh.

Polisi yang berada di DPRD tak bisa berbuat banyak. Polisi terlihat tak melakukan penindakan. Begitu pula dengan pegawai Sekretatiat DPRD Sumbar. Bahkan ketika mau masuk ruangan staf, pegawai tampak ketakutan dan memilih meninggalkan ruangan.

Aksi perusakan terjadi hingga sekitar pukul 16.30. Lalu, satu persatu massa ke luar gedung dan berkumpul di halaman utama DPRD. Mereka melanjutkan aksi dengan membakar benda-benda yang dibawa ke luar dari gedung dewan tersebut. Selanjutnya, sebagian massa mulai membubarkan diri. Aksi berakhir sekitar pukul 17.30 seiring turunnya hujan.

Mahasiswa dan dosen Smatera Barat melakukan aksi unjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu UU KPK (Sy Ridwan/Padang Ekspres/JPG)

Sesalkan Perusakan

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengutuk tindakan perusakan di gedung DPRD. Dia menyebutkan aksi ini sudah melanggar hukum dan perundang-undangan. ”Tentunya pihak kepolisian hendaknya melakukan penindakan,” tukas politisi PKS itu.

Pernyataan serupa disampaikan anggota DPRD Sumbar Hidayat. Dia menyesali adanya aksi massa yang melakukan perusakan. Padahal anggota dewan telah memfasilitasi keinginan ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa. ”Keinginan mahasiswa kita fasilitasi. Mau surat pernyataan dikirim ke DPR, sudah kita kirimkan. Ingin berdialog, kita berikan kesempatan. Namun ada juga oknum mahasiswa yang anarkistis,” kata politisi Gerindra ini.

Hal serupa disampaikan anggota DPRD lainnya, Irwan Afriadi. ”Tadi janji dari mahasiswa ini tak anarkistis. Tapi saat kita melakukan dialog dengan perwakilan mahasiswa, mahasiswa lainnya malah melakukan perusakan,” katanya. Irwan sempat menegur dan melarang para mahasiswa yang sedang melakukan perusakan. ”Kita sesali sikap anarkistis seperti itu,” imbuh kader Partai Nasdem ini.

Di sisi lain, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, hingga malam belum bisa memberikan keterangan berapa kerugian yang dialami DPRD dalam aksi tersebut. ”Belum bisa kita hitung. Secepatnya akan kita hitung,” katanya.

Dia juga belum bisa mengambil langkah seperti apa untuk melakukan perbaikan fasilitas yang dirusak oleh mahasiswa ini. Terkait agenda kedewanan, dirinya belum bisa memastikan apakah dewan bisa melaksanakan paripurna atau tidak. Padahal dalam waktu dekat ada rencana paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD definitif.

Raflis menyebutkan pengerusakan ini tentunya dapat ditindaklanjuti pihak kepolisian. Menurutnya, mesti tak melakukan pelaporan, polisi bisa melakukan penindakan pada mahasiswa yang merusak aset negara ini. ”Gedung ini dilengkapi CCTV. Ini bisa digunakan,” katanya.

Irsyad juga menyebutkan, pihaknya belum bisa memastikan total nilai kerugian akibat aksi anarkistis massa di gedung DPRD. ”Saat ini, pihak kepolisian juga sedang mengecek sehingga barang-barang yang rusak itu belum bisa kami sentuh. Data kerusakan belum bisa kami sampaikan hingga malam ini,” ujarnya, kemarin.

Pimpinan DPRD dengan utusan fraksi, kata Irsyad, telah menggelar rapat. Hasilnya, bila pihak kepolisian telah mengizinkan pembersihan, maka DPRD meminta pihak BPK RI dan Inspektur Setprov Sumbar untuk datang dan ikut menyaksikan pendataan kerusakan. Selain itu, seluruh anggota DPRD juga diminta datang dan menyaksikan kondisi gedung serta kerusakan yang terjadi. ”Karena ini menyangkut dengan aset,” katanya.

Akibat kerusakan yang terjadi, dia memperkirakan dalam beberapa hari ke depan aktivitas kedewanan belum bisa dilakukan. ”Saat ini, DPRD juga tengah menunggu surat persetujuan pimpinan defenitif DPRD dari Kemendagri yang kemungkinan datang besok. Lalu, Jumat diagendakan sidang paripurna pelantikan pimpinan DPRD definitif,” imbuhnya.Terkait aksi kemarin, Irsyad menjelaskan, massa juga melakukan penjarahan di berbagai ruangan, seperti ruangan Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem dengan mengambil tas berisikan surat penting seperti paspor, laptop dan handphone. Sebagian aset dalam ruangan DPRD ada yang dibawa keluar dan dibakar. ”Kasus perusakan dan penjarahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Barang bukti dari CCTV juga sudah ada,” katanya.

Klaim Aksi Damai

Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari yang ikut aksi kemarin mengatakan, unjuk rasa Aliansi Sumbar Melawan berlangsung damai hingga ditandatanganinya surat persetujuan oleh anggota DPRD Sumbar terhadap tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Surat tersebut berisi persetujuan dari DPRD Sumbar terhadap tuntutan yang dibawakan mahasiswa. Surat persetujuan itu kemudian dikirimkan kepada pemerintah.

Setelah surat ditandatangani, massa aksi yang berasal dari Aliansi Sumbar Melawan meninggalkan lokasi aksi dan mengalihkan aksi dengan long march menuju Masjid Raya Sumbar sekitar pukul 13.30 WIB.

Menurutnya, aksi yang dilakukan Aliansi Sumbar Melawan berjalan damai dan tidak merusak fasilitas gedung DPRD Sumbar. ”Adapun perusakan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ikut konsolidasi dengan Aliansi Sumbar Melawan,” katanya, kemarin.

Dia juga merasa heran, tiba-tiba ada massa aksi yang datang begitu banyak seperti air bah. Padahal tidak ada ikut ke teknis lapangan. Sehingga mereka meninggalkan lokasi aksi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ”Jadi, di koalisi Unand, UMSB, Unes, UBH dan beberapa masyarakat sipil tidak terlibat dalam aksi vandalisme itu,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNP Indra Kurniawan Rizki dalam surat pernyataan sikapnya menyatakan bahwa, segala bentuk aksi di DPRD Sumbar yang berakhir anarkis kemarin merupakan inisiatif dari para mahasiswa dan tidak melalui seruan BEM KM UNP. BEM KM UNP bersama aliansi BEM se-Sumbar telah aksi terkait penolakan terhadap RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan upaya pelemahan KPK ke DPRD Sumbar pada 23 September 2019. Tuntutan saat itu telah diterima dan diteruskan ke DPR.

Lalu, pada 24 September BEM KM UNP telah menyatakan sikap bahwa tidak ada seruan aksi khusus atas nama BEM KM UNP. ”BEM KM UNP menyayangkan tindakan pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap aksi yang berujung pada perusakan sejumlah fasilitas yang ada di DPRD Sumbar, 25 September,” kata Indra.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Keji, Suami Bakar Istri di Depan Anak - Gudang Berita Viral Keji, Suami Bakar Istri di Depan Anak
Rabu, 16 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
Dorong Perkebunan Rakyat, PGN Bangun Koperasi Karet di Desa Pagardewa - Gudang Berita Viral Dorong Perkebunan Rakyat, PGN Bangun Koperasi Karet di Desa Pagardewa
Rabu, 16 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
Para Seleb Korea Buka Suara Soal Kesehatan Mental dan Komentar Jahat - Gudang Berita Viral Para Seleb Korea Buka Suara Soal Kesehatan Mental dan Komentar Jahat
Rabu, 16 Okt 2019, 11:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print