Rabu, 13 November 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Kamis, 07 Nov 2019, 18:00:09 WIB, 4 View Tim Redaksi, Kategori : News
Demi Hindari Abuse of Power, Antasari Dukung Pembentukan Dewas KPK - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mendapat dukungan dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Karena bisa menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan personel lembaga antikorupsi tersebut.

“Berdasar pengalaman saya di KPK, adanya Dewas KPK itu bisa untuk menghindari abuse of power,” kata Antasari dalam diskusi “Mengintip Figur Dewan Pengawas KPK” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11).



Bahkan, Antasari berharap, sudah seharusnya di dalam Dewas KPK ada unsur dari wartawan. Alasannya, jurnalis itu “kupingnya banyak”, matanya tajam, bisa mendengar permasalahan dan menginformasikannya.

Antasari melanjutkan, Dewas KPK perlu diisi orang yang tahu seluk beluk, sistem, dan personel KPK. Selain itu, ujar dia, Dewas juga harus tahu situasi di internal KPK yang terdiri dari berbagai unsur seperti Polri, kejaksaan, BPKP, dan yang direkrut melalui program Indonesia Memanggil.

“Makanya, Dewan Pengawas KPK itu harus yang tahu situasi itu,” tegasnya.

Menurut Antasari, kalau hanya sekadar Dewas KPK saja tetapi tidak tahu masalah-masalah yang ada di internal KPK, maka hanya akan menjadi simbol dan makan gaji buta setiap bulan.

“Itu tidak efektif. Jadi, orang yang diawasi harus tahu siapa yang mengawasi dan apa yang harus diawasi,” ungkapnya.

Penekanan pengawasan yang dilakukan Dewas KPK, kata Antasari, harus lebih kepada kinerja. Menurut mantan Jaksa itu, kalau soal pengawasan keuangan, itu rutin setiap tahun diawasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Persoalan penyadapan diawasai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Pengawasan kinerja selama ini belum ada. Jadi, perlu pengawasan kinerja (KPK),” jelas Antasari.

Labih lanjut, Antasari juga memberikan ilustrasi pentingnya pengawasan kinerja di KPK. Antasari menjelaskan di KPK ada Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas), yang menerima pelaporaan dugaan korupsi. Kalau dalam sebulan atau November ke Desember misalnya ada 100 pengaduan yang masuk, maka harus divalidasi terlebih dahulu.

“Di KPK itu mulai penyelidikan (berarti) mulai cari alat bukti. Berapa, katakanlah untuk 50 (pengaduan dulu). Lalu pimpinan tanya, yang 50 (pengaduan lainnya) ke mana? (Dijawab) belum selesai divalidasi laporannya,” katanya.

Antasari pun menuturkan, dari 50 laporan yang sudah divalidasi itu kemudian bergeserlah ke tingkat penyidikan. Ternyata dari 50 yang diselidiki, hanya 30 yang naik ke penyidikan. Pimpinan pun bertanya ke mana 20 pengaduan lainnya.

“Tidak cukup alat bukti, apakah bukan tindak pidana, atau demi hukum (tidak diproses misalnya karena meninggal dunia), atau “86”? Kan begitu pertanyaannya, yang singkat saja,” sambungnya lagi.

Namun, kata dia, selama ini juga di KPK itu sebenarnya saling mengawasi antara satu dengan lainnya.

Sementara itu, pihak istana kepresidenan memastikan mantan narapidana (napi) dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK.

Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman mengatakan, hal itu mengacu pada Pasal 37D huruf f Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dewas KPK, Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun,” ucap Fajroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya, proses pengisian posisi Dewas KPK sedang berproses. Sekretariat Negara sudah mendapatkan nama-nama yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Nantinya, Dewas KPK akan diangkat bersamaan dengan komisioner terpilih.

“Berdasarkan undang-undang juga, pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023, ini bersamaan dengan pengangkatan Dewas. Jadi tepat nanti pengangkatan komisioner bersamaan itu juga dewas diangkat,” jelasnya.

Ada banyak nama yang sudah diterima oleh Setneg. Nantinya, hanya 5 orang yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewas KPK. Namun, Fajroel menyatakan nama-nama yang sudah masuk belum dipublikasikan.

“Tidak ada nama yang disebutkan. Banyak nama yang dimasukkan oleh masyarakat, banyak juga yang didata. Tetapi umumnya berdasarkan kriteria normatif dari Undang-undang. Paling tidak, misalnya berusia minimal 55 tahun,” tambahnya.

 

 




Sumber: jawapos.com

Tag: viral, berita viral, hot news, news, gudang berita viral, jawapos, tribunnews, kompas, Demi Hindari Abuse of Power, Antasari Dukung Pembentukan Dewas KPK

Tag: News



Sebut Polri Tak Kecolongan, Mahfud: Masyarakat Jangan Selalu Nyinyir - Gudang Berita Viral Sebut Polri Tak Kecolongan, Mahfud: Masyarakat Jangan Selalu Nyinyir
Rabu, 13 Nov 2019, 14:00:12 WIB, Dibaca : 0 Kali
Kronologi Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan - Gudang Berita Viral Kronologi Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan
Rabu, 13 Nov 2019, 14:00:12 WIB, Dibaca : 1 Kali
Papua Optimistis Menatap PON 2020 - Gudang Berita Viral Papua Optimistis Menatap PON 2020
Rabu, 13 Nov 2019, 14:00:12 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print