Selasa, 17 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 09 Sep 2019, 22:00:06 WIB, 1 View Tim Redaksi, Kategori : News
Bentangkan Spanduk Tolak Revisi UU KPK di DPRD Sumut, Begini Tujuannya - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Sebuah video pengibaran spanduk hitam berwarna hitam bertuliskan ‘Tolak Revisi UU KPK dan Capim KPK Bermasalah’ viral di media sosial. Aksi tersebut ternyata berlangsung di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Senin (9/9) hari ini.

Gelombang aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang 30/2002 tentang KPK terus bermunculan. Sebab, hal tersebut dinilai dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.



Koalisi Rakyat Sumut Bersih (Korsub) yang merupakan kelompok pengibar spanduk hitam pada saat Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara itu pun membuat heboh para anggota legislator. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB siang hari ini.

“Jadi itu kan peristiwanya tadi pada saat paripurna DPRD Sumut berlangsung terkait APBD dan RAPBD. Jadi memang di rapat paripurna tadi kita dari Korsub yang terdiri dari beberapa lembaga menyampaikan melalui sebuah spanduk yang berisi ‘Tolak Revisi UU KPK dan Capim KPK Bermasalah’,” kata Koordinator Korsub Maswan Tambak kepada gudangberitaviral.com, Senin (9/9).

“Jadi kita sengaja kibarkan itu di ruang DPRD, setelah beberapa lama ada petugas Pamdal dikantor itu yang mengamankan kita,” sambungnya.

Maswan menjelaskan, maksud tujuan pengibaran spanduk hitam tolak revisi UU KPK agar para legislator di Sumut dapat menyuarakan hal yang sama. Karena mereka merupakan perwakilan masyarakat di Sumut.

Sebab belakangan, 38 anggota DPRD Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang.

Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Oleh karenanya, Korsub tak menginginkan ada lagi legislator Sumut yang menjadi tersangka korupsi. Sehingga revisi UU KPK dan adanya Capim KPK yang bermasalah dinilai dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.

“Jadi kalau pemerintah di Sumut pada tingkat eksekutif maupun legislatif serius untuk pemberantasan korupsi, maka mereka juga punya kewajiban menyuarakan aspirasi kita selaku masyarakat untuk menolak revisi UU KPK,” tegasnya.

Anggota LBH Sumut ini mengatakan, sengaja mengambil momentum paripurna DPRD Sumut. Karena semua elemen pemerintah berkumpul di Gedung DPRD.

Untuk efektivitas aksi kita mulai di situ, karena mulai dari unsur eksekutif, legislatif dan beberapa unsur pimpinan daerah lain juga hadir disitu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengaku membiarkan masyarakat yang menyuarakan penolakan aksi UU KPK dan Capim KPK bermasalah. Menurutnya, itu merupakan aspirasi publik.

“Sudah biarkan, itu penyampaian aspirasi,” ucap Wagirin.

Kendati aksi tersebut dinilai tidak tepat yakni pada paripurna DPRD Sumut, kata Wagirin, dia akan menginformasikan kepada anggotanya untuk menolak revisi UU KPK.

“Walaupun mereka datang tidak dalam posisi yang tepat menurut kawan-kawan, tapi saya atas nama DPRD Sumut saya berterimakasih. Karena ada informasi penting yang disampaikan ke DPRD Sumut ini bahwa menolak, adanya rencana revisi UU KPK,” tegasnya.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 Serangan ke Arab Saudi Naikkan Risiko Premium  - Gudang Berita Viral Serangan ke Arab Saudi Naikkan Risiko Premium
Selasa, 17 Sep 2019, 03:00:09 WIB, Dibaca : 1 Kali
 73 Calon Pegawai PLN Jalani Pembinaan Karakter  - Gudang Berita Viral 73 Calon Pegawai PLN Jalani Pembinaan Karakter
Selasa, 17 Sep 2019, 03:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Mane dan Salah Sudah Baikan  - Gudang Berita Viral Mane dan Salah Sudah Baikan
Selasa, 17 Sep 2019, 03:00:09 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print