Senin, 23 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Senin, 09 Sep 2019, 21:00:08 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
ASPATAKI Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perpu Pengganti UU 18/2017 - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATAKI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitan PERPU sebagai pengganti UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Pasalnya, uji coba implementasi Permenaker No.09/2019 yang dilaksanakan sejak 2 Juli 2019 tidak bisa berjalan. Selain Pemda tidak memiliki anggaran yang memadai untuk pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Disnaker masih menerima pendaftaran PMI yang belum kompeten.

Ketua Umum ASPATAKI, Saiful Mashud mengaku telah melayangkan surat sebagai masukan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno terkait regulasi yang dinilainya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. ”Aturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi harus direvisi,” ujar Saiful di Jakarta, Senin (9/9).



Menurutnya, banyak kendala untuk melaksanakan UU 18/2017. Meski tiga aturan turunan telah terbit sebagai pelaksanaan UU 18/2017, salah satunya Permenaker 09/2019 yang banyak mengatur Peran Pemerintah dalam melaksanakan Pelatihan PMI, nampaknya akan terkendala terkait dengan anggaran.

Para PMI yang siap berlatih di BLK harus menunggu kapan adanya anggaran, biaya transpotasi dan akomodasi dari pelosok desa ke BLK akan menjadi masalah tersendiri. Apalagi BLK Pemerintah baik SDM, instruktur Bahasa dan Peralatanya juga sangat jauh dari mencukupi.

Kendala masalah pendanaan yang ada di depan menimbulkan pertanyaan bagaimana biaya masyakat pelosok pedesaan untuk test kesehatan di rumah sakit dan transportnya, bagaimana cara mengurus paspor yang terkadang arak rumah PMI dengan BLK bisa raturan Kilometer.

“Sementara P3MI yang selama ini jemput bola ke desa-desa sudah tidak diperbolehkan lagi. Kondisi ini jelas akan dimanfaatkan oleh tekong-tekong, calo-calo untuk merekrut dan memberangkatkan PMI unprosedural karena para calo tidak perlu medical. Perut lapar apa bisa dijawab dengan menunggu APBN cair?” kritik kata Saiful Mashud.

Remitansi TKI Diprediksi Ajlok

Penerapan UU 18/2019 diperkirakan akan menyulitkan warga yang ingin bekerja di Negeri karena prosedurnya semakin sulit dan berbelit-belit, “Untuk menjadi kompeten, PMI harus antri menunggu cairnya APBN/APBD, baru bisa berlatih ke BLK. Pemerintah Daerah banyak yang menolak dengan alasan (keterbatasan) anggaran dan banyak yang berlindung dibalik UU 23/2014,” kata Saiful.

Selain mengirimkan surat ke Presiden Jokowi, Saiful mengaku telah menemui beberapa Kepala Daerah dan Kepala Disnaker di beberapa daerah.

Sejatinya, adanya Undang-Undang baru diharapkan akan membantu meningkatkan ekonomi warga khususnya Ekonomi Pedesaan. Namun, harapan itu jauh dari kenyataan dan harapan. Padahal, selama ini Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) telah berhasil merekrut melatih dan menempatkan PMI dengan cukup baik. Terbukti perolehan remintansi yang berhasil dihimpun setiap tahunnya terus meningkat. Terakhir total remitansi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 153,58 triliun pada tahun 2018.

Kondisi di atas akan berakhir sejalan dengan UU 18/2017 yang efektif dilaksanakan pada 22 Nopember 2019. P3MI hanya mencarikan Job order, tidak boleh merekrut dan tidak boleh melatih. Danpaknya langsungnya staf yang selama ini mengurus dokumen PMI akan menganggur. Padahal, jumlahnya ribuan orang dan yang selama ini menghidupi ratusan ribu keluarga di dusun dan pedesaan.

Saiful menyayangkan kebijakan P3MI diwajibkan menambah deposito menjadi Rp 1,5 miliar dan modal setor menjadi Rp 5 miliar. ”Uang sebesar itu semestinya dapat dialokasikan sebagai modal kerja untuk perputaran ekonomi di daerah pedesaan dan bukan uang disimpan di Bank yang tidak ada manfaatnya sama sekali,” imbuhnya.

Masih menurut Saiful, Perusahaan Penempatan juga akan sepi dari kerjaan karena tidak ada kepastian Warga yg terlatih atas dasar biaya Pelatihan dari APBN yang akan ditempatkan. Dampaknya bisa menyebabkan P3MI akan gulung tikar dan ribuan pegawai akan jadi korban atas regulasi uang akan dilaksanakan 2 bulan ke depan ini.

”Remitansi di tahun-tahun mendatang diprediksi akan turun dan akan meningkatnya PMI ilegal karena kebutuhan. Pada akhirnya ini akan bermuara dan merugikan Pemerintah Jokowi,” pungkas Saiful.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Bangun IPAL-Saluran untuk Penuntasan Kawasan Kumuh Surabaya Timur - Gudang Berita Viral Bangun IPAL-Saluran untuk Penuntasan Kawasan Kumuh Surabaya Timur
Senin, 23 Sep 2019, 21:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
Inggris Pertimbangkan Gabung AS Perkuat Militer di Teluk - Gudang Berita Viral Inggris Pertimbangkan Gabung AS Perkuat Militer di Teluk
Senin, 23 Sep 2019, 21:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali
Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah, KPK Bilang Begini - Gudang Berita Viral Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah, KPK Bilang Begini
Senin, 23 Sep 2019, 21:00:07 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print