Minggu, 20 Oktober 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Sabtu, 05 Okt 2019, 19:00:07 WIB, 6 View Tim Redaksi, Kategori : News
Ahli Hukum: Pembentukan Majelis Etik Direksi BUMN Sangat Mendesak - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Kriminalisasi mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji dinilai menjadi pintu masuk bagi pemerintah membentuk majelis etik direksi BUMN. Pembentukan majelis etik ini dilakukan untuk menghindari preseden serupa terjadi di kemudian hari.

Nur Pamudji dojadikan tersangka atas tuduhan korupsi dalam kasus tender pengadaan BBM solar antara PLN dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Hasil audit BPK atas permintaan kepolisian, tender itu dinilai merugikan negara sebanyak Rp 188,7 miliar.



Namun, fakta lain terungkap jika PLN justru diuntungkan karena berhasil merealisasi penghematan dari hasil tender senilai Rp524,1 miliar. Setara 33,4 persen dari total target sebesar Rp 1,57 triliun.

“Ke depan perlu semacam majelis etik terhadap direksi BUMN. Seperti halnya ada di kedokteran. Sehingga ada lagi masalah seperti ini yang masuk dulu majelis etik, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak,” kata pakar hukum Ali Nurdin.

Penghematan diperoleh dari harga solar hasil tender jauh lebih mudah dibanding harga pembelian dari Pertamina dengan MOPS+5%. Untuk TPPI, pembangkit listrik Tambak Lorok MOPS+2,730% dan Belawan MOPS+1,683%.

Ali menambahkan, proses tender pengadaan solar bagi pembangkit listrik Tambak Lorok (Semarang) dan Belawan (Medan) oleh PLN sudah tepat. Termasuk dalam skema right to match (RTM) dalam pengadaan ini.

Pendiri Katadata Insight Center (KIC), Metta Dharmasaputra skema RTM lazim dilakukan dalam dunia bisnis. Kehadiran PLN di kasus ini adalah untuk optimalisasi TPPI yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara.

“Ini sesuatu yang lazim dan lumrah di dunia bisnis. Lebih aneh lagi hak yang sama juga diberikan kepada Pertamina dan kini tidak dipersoalkan,” katanya.

Nur Pamudji resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 25 Juli 2015. Namun bukti berupa hasil dari audit investigasi BPK yang meyebut ada kerugian negara sebesar Rp 188,7 miliar baru ada di 2018. Ia tiba-tiba ditahan oleh Bareskrim Polri pada 26 Juli 2019 dan mulai menjalani persidangan pada 23 September 2019 di Pengadilan Tipikor.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



 PSM vs Persija Tetap Bertanding Sesuai Jadwal  - Gudang Berita Viral PSM vs Persija Tetap Bertanding Sesuai Jadwal
Minggu, 20 Okt 2019, 08:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
 Senggigi Sunset Jazz Kembali Hadir  - Gudang Berita Viral Senggigi Sunset Jazz Kembali Hadir
Minggu, 20 Okt 2019, 08:00:04 WIB, Dibaca : 0 Kali
 KPK Bawa Tiga Koper Dari Kantor Dishub Kota Medan  - Gudang Berita Viral KPK Bawa Tiga Koper Dari Kantor Dishub Kota Medan
Minggu, 20 Okt 2019, 08:00:02 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print