Rabu, 18 September 2019, WIB gudangberitaviral.com - Gudang Berita Viral
Breaking News

Rabu, 04 Sep 2019, 10:00:06 WIB, 2 View Tim Redaksi, Kategori : News
10 Nama Capim Sudah Final, Internal KPK Bakal Perketat Pengawasan - Gudang Berita Viral

gudangberitaviral.com – Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga bermasalah kian kencang. Namun, tuntutan tersebut bisa jadi sulit terwujud. Pihak istana menyatakan bahwa sepuluh nama capim yang dikirim pansel tidak akan berubah.

Di kompleks Istana Kepresidenan RI kemarin (3/9), Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa sepuluh nama capim sudah final. “Enggak (diubah, Red) lah. Kan sudah ada tim (pansel),” ujarnya merespons kemungkinan presiden mengubah nama-nama capim yang akan disetor ke DPR.



Harapan agar nama-nama kandidat pimpinan lembaga antirasuah itu bisa berubah sempat menyembul lantaran presiden pernah menyatakan bahwa penyerahan ke DPR tidak perlu tergesa-gesa. Presiden juga menegaskan bahwa nama calon yang dikirim ke parlemen akan benar-benar layak pilih.

Moeldoko menegaskan, Presiden Jokowi sudah menugasi pansel untuk melakukan penjaringan capim KPK. “Intinya, tim seleksi sudah menjalankan tugasnya. Tinggal nanti dilihat di DPR,” jelas mantan panglima TNI itu.

Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pasal 30 ayat (8) menunjukkan betapa besar wewenang pansel untuk menentukan sepuluh capim KPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa pansel menentukan capim yang akan diserahkan kepada presiden.

Kemudian, ayat (9) menunjukkan bahwa presiden hanya menjadi perantara pansel untuk menyampaikan nama-nama itu kepada DPR. Penyerahan nama dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterima dari pansel. “Tanya Mensesneg,” jawab Moeldoko singkat tentang waktu penyerahan ke DPR.

Pansel Capim KPK yang diketuai Yenti Garnasih saat memberikan keterangan pers pekan lalu. (Miftahulhayat/ Jawa Pos)

Sebagaimana diberitakan, Senin (2/9) pansel mengumumkan sepuluh nama hasil uji publik dan wawancara yang diserahkan kepada presiden. Mereka antara lain adalah Alexander Marwata (wakil ketua KPK/petahana), Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan), I Nyoman Wara (auditor Badan Pemeriksa Keuangan), Johanis Tanak (direktur TUN pada Jam Datun Kejagung), dan Lili Pintauli Siregar (mantan komisioner LPSK).

Kemudian Luthfi K. Jayadi (pendiri Malang Corruption Watch), Nawawi Pomolango (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar), Nurul Gufron (dekan Fakultas Hukum Universitas Jember), Roby Arya (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (Kasubdit Bantuan Hukum Ditjen Pajak).

Secara terpisah, Koalisi Kawal Capim KPK berpendapat, meski sudah menyerahkan tugas seleksi capim KPK kepada pansel, presiden tetap pemegang mandat paling tinggi. Karena itu, bukan hal mustahil presiden mengoreksi sepuluh nama tersebut. “Sembari mengevaluasi total kinerja dari pansel capim KPK,” ujar Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Koalisi menilai pansel gagal menyaring capim yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah nama pelamar yang bermasalah dan punya rekam jejak buruk justru bisa lolos hingga tahap akhir seleksi.

Menurut Kurnia, keadaan saat ini sudah mendesak. Karena itu, bukan hanya mengevaluasi kinerja pansel, menghapus nama-nama capim dengan catatan kurang baik juga sangat penting. “Presiden perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait integritas capim KPK,” sambungnya.

Bahkan, bila perlu, presiden bertemu dengan KPK untuk mendengar informasi secara langsung terkait nama-nama yang sudah diserahkan pansel. “Bagaimanapun, KPK harus diletakkan sebagai pihak yang paling berkepentingan,” tegasnya.

Jika nama-nama bermasalah tetap melaju untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR, bahkan sampai terpilih sebagai pimpinan KPK, menurut Kurnia, itu menunjukkan bahwa eksekutif maupun legislatif tidak punya visi pemberantasan korupsi yang jelas.

Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas memperkirakan kecil kemungkinan Presiden Jokowi mengoreksi hasil seleksi capim. Sebab, pansel merupakan orang-orang pilihan yang diberi kepercayaan penuh oleh presiden. Apalagi, sesuai UU, presiden hanya meneruskan ke DPR.

Karena itu, Erry mengajak untuk mengawal proses fit and proper test di gedung parlemen. “Salurkan masukan rasional dan faktual tentang rekam jejak integritas dan kinerja para calon kepada Komisi III DPR,” ucapnya.

Di bagian lain, Wadah Pegawai (WP) KPK khawatir, masih adanya nama-nama capim bermasalah, apalagi jika sampai terpilih, bakal mengganggu kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Sebagaimana diketahui, lebih dari seribu pegawai yang tergabung dalam WP KPK menandatangani petisi menolak capim bermasalah pada Senin lalu.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap menjelaskan, pihaknya sudah bersiap apabila tidak ada perubahan nama capim dan lima di antara sepuluh kandidat itu ditetapkan sebagai komisioner KPK. Salah satu yang bisa dilakukan ialah memperketat pengawasan internal.

“Di dalam akan ada pengawasan yang ketat. Apakah pimpinan mematuhi SOP atau tidak, apakah menghalangi penanganan perkara atau tidak,” jelas Yudi.




Sumber: jawapos.com

Tag: News



Wujudkan Program Sejuta Rumah, Kadin Kerja Sama dengan Pemerintah - Gudang Berita Viral Wujudkan Program Sejuta Rumah, Kadin Kerja Sama dengan Pemerintah
Rabu, 18 Sep 2019, 16:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
Bertani, Bisnis Menjanjikan dengan Omzet 500 Juta per Bulan - Gudang Berita Viral Bertani, Bisnis Menjanjikan dengan Omzet 500 Juta per Bulan
Rabu, 18 Sep 2019, 16:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali
Wujudkan Kota Layak Anak, Anies Diberi Penghargaan - Gudang Berita Viral Wujudkan Kota Layak Anak, Anies Diberi Penghargaan
Rabu, 18 Sep 2019, 16:00:06 WIB, Dibaca : 0 Kali






Buffer Digg Facebook LinkedIn Pinterest Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly Print